ESDM Tambah Pasokan Batu Bara PLN Jadi 212 Juta Ton

Uptodai.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas untuk mengamankan pasokan batu bara PLN demi menjaga keandalan listrik nasional. Langkah strategis ini diambil guna memenuhi proyeksi kebutuhan energi primer yang terus meningkat hingga mencapai 154 juta metrik ton pada tahun 2026. Melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, pemerintah memberikan penugasan total sebesar 212 juta metrik ton kepada sejumlah badan usaha pertambangan.

Meskipun Indonesia tengah gencar menggaungkan transisi energi menuju net zero emission, ketergantungan terhadap energi fosil ini tampaknya masih sangat tinggi. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara tetap menjadi tulang punggung utama dalam menopang beban listrik harian masyarakat dan industri. Oleh karena itu, stabilitas pasokan komoditas ini menjadi harga mati yang tidak boleh terganggu demi mencegah risiko pemadaman massal di berbagai wilayah.

Hingga Mei 2026, realisasi dari komitmen penugasan tersebut tercatat telah berhasil dikontrakkan sebesar 144 juta metrik ton oleh perusahaan tambang. Dari jumlah kontrak tersebut, pemerintah memproyeksikan pengiriman fisik batu bara ke berbagai unit pembangkit telah menyentuh angka 130,5 juta metrik ton. Dirjen Minerba Tri Winarno menekankan pentingnya percepatan kontrak agar seluruh alokasi penugasan dapat segera terealisasi di lapangan.

Kementerian ESDM terus mendorong PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) untuk mempercepat proses administrasi dan penandatanganan kontrak dengan para produsen. Kerja sama yang solid antara penyedia logistik dan penambang sangat krusial untuk memastikan rantai pasok tidak terhambat di tengah jalan. Selain volume, pengawasan ketat juga dilakukan terhadap spesifikasi teknis batu bara agar sesuai dengan kebutuhan mesin pembangkit guna menghindari kerusakan infrastruktur.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau kepatuhan para pengusaha tambang terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) secara berkala. Sanksi tegas menanti bagi badan usaha yang mangkir atau lalai dalam memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri ini. Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan ketat, Kementerian ESDM optimistis ketahanan energi nasional pada semester II 2026 akan tetap terjaga dengan aman.