Sikap Tegas RI Gabung Indonesia Board of Peace Gaza, Tetap Dukung Palestina

Uptodai.com - Indonesia secara resmi telah mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) Gaza. Keikutsertaan Indonesia Board of Peace Gaza ini menjadi sorotan utama setelah Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan laporan kebijakan luar negeri kepada Komisi I DPR RI.

Rapat kerja tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/1/2026). Sugiono menjelaskan bahwa partisipasi ini merupakan bagian dari upaya diplomatik global untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah konflik tersebut. Laporan yang disampaikan mencakup perkembangan kebijakan sepanjang tahun 2025 serta rencana strategis yang akan dijalankan pada tahun 2026.

Tujuan Utama Partisipasi RI di Board of Peace

Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa mandat utama BoP adalah mewujudkan perdamaian sejati di Gaza dan Palestina. Sugiono menekankan bahwa posisi Indonesia dan negara-negara anggota lainnya harus memastikan BoP tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaan dan perdamaiannya.

Sejak awal, inisiatif ini dibentuk sebagai respons konkret terhadap situasi kemanusiaan yang mendesak di Gaza. Sugiono menjelaskan bahwa BoP berfungsi sebagai wadah koordinasi multinasional untuk mencapai stabilitas pascakonflik.

Meskipun terlibat dalam upaya perdamaian multinasional ini, Sugiono memastikan bahwa kompas kebijakan luar negeri Indonesia tidak bergeser sedikit pun. Arah kebijakan RI tetap berpegang teguh pada prinsip Solusi Dua Negara Palestina (Two State Solution).

Indonesia secara konsisten menginginkan terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Palestina. Komitmen ini menjadi dasar utama diplomasi Indonesia di forum internasional, termasuk saat berpartisipasi dalam Board of Peace.

Keterlibatan Amerika Serikat dan Diplomasi New York

Sugiono juga menyinggung mengenai dinamika pembentukan BoP, terutama terkait keterlibatan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, permintaan agar AS dilibatkan datang dari negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.

Keterlibatan AS dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan dorongan politik yang konkret dan efektif. Diplomasi ini bertujuan mempercepat penyelesaian damai konflik di Gaza yang telah berlarut-larut.

Kehadiran AS diharapkan mampu memfasilitasi dialog dan negosiasi yang efektif antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan demikian, upaya perdamaian dapat berjalan optimal, dan rekonstruksi wilayah dapat segera dimulai.

Klarifikasi Pendanaan Indonesia Board of Peace Gaza

Isu pendanaan menjadi salah satu poin yang diklarifikasi oleh Sugiono di hadapan anggota dewan. Ia meluruskan bahwa partisipasi Indonesia saat ini bukanlah dalam bentuk biaya keanggotaan (membership fee) yang harus dibayarkan di muka.

Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan Board of Peace memiliki fokus penting pada rekonstruksi Gaza pascakonflik. Pertanyaan besar mengenai siapa yang akan menanggung biaya rekonstruksi menjadi alasan utama mengapa negara-negara diundang untuk berpartisipasi dalam skema pendanaan ini.

Setiap negara yang menerima undangan berhak menjadi anggota BoP selama tiga tahun penuh tanpa kewajiban pembayaran awal. Namun, Sugiono membenarkan bahwa untuk melanjutkan status keanggotaan setelah periode tersebut, Indonesia harus siap berkontribusi dana yang signifikan.

Kontribusi yang dipersyaratkan untuk status berkelanjutan tersebut diperkirakan mencapai US$1 miliar, atau sekitar Rp16,9 triliun. Meskipun demikian, saat ini Indonesia belum memiliki kewajiban untuk membayar dana tersebut.

Menanggapi laporan pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungan penuh parlemen terhadap langkah diplomatik ini. Dave menilai Board of Peace merupakan terobosan baru yang positif dalam upaya diplomasi perdamaian global.

Meskipun demikian, Dave menekankan bahwa sejumlah skema dan kesepakatan detail masih dalam proses pembahasan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut, terutama yang melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat, masih menjadi subjek diskusi intensif.

DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merampungkan semua diskusi dan kesepakatan yang diperlukan. Hal ini dilakukan demi memastikan efektivitas partisipasi RI dalam upaya global mewujudkan perdamaian abadi di Gaza.