Menguak Asal Usul Kata Cina: Bukan dari Indonesia, Tapi Sanskerta

Uptodai.com - Perdebatan mengenai penggunaan istilah untuk menyebut etnis dan negara dari Asia Timur sering kali memicu diskusi panjang di Indonesia. Salah satu kata yang paling disoroti adalah ‘Cina’, yang belakangan ini kembali dianjurkan diganti dengan ‘Tionghoa’ atau ‘Tiongkok’ oleh pemerintah. Menariknya, asal usul kata Cina ternyata tidak lahir dari konteks penghinaan lokal, melainkan berakar jauh dari peradaban kuno di India.

Meskipun pada tahun 2014 pemerintah secara resmi menganjurkan penggunaan istilah Tionghoa untuk etnis dan Tiongkok untuk negara, istilah ‘Cina’ memiliki sejarah linguistik yang sangat panjang. Kata ini telah melintasi berbagai peradaban dan benua, jauh sebelum batas-batas negara modern terbentuk seperti sekarang. Kebijakan ini bertujuan menghindari konotasi negatif yang dinilai melekat pada istilah lama tersebut.

Akar Linguistik: Sejarah Istilah Cina dalam Kitab Kuno

Para ahli linguistik dan sejarah sepakat bahwa kata “Cina” pertama kali tercatat bukan di Nusantara atau Eropa, melainkan di anak benua India. Guru Besar National University of Singapore, Leo Suryadinata, dalam bukunya Negara dan Etnis Tionghoa (2002) menjelaskan bahwa secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam bahasa kuno tersebut, “Cina” memiliki arti yang sederhana, yaitu “daerah yang sangat jauh” atau wilayah asing yang terpisah jarak.

Bukti tertulis paling awal ditemukan dalam epik legendaris, Mahabharata, yang diperkirakan disusun sekitar 1.400 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, istilah Cina berfungsi sebagai penanda geografis yang luas. Ia merujuk pada wilayah di timur yang sangat jauh dari pusat peradaban India, dan jelas belum merujuk pada nama negara modern seperti yang kita kenal saat ini.

Istilah yang netral ini kemudian menyebar luas dari Asia ke Eropa dengan berbagai penyesuaian bunyi seiring berkembangnya jalur perdagangan. Para penjelajah dan pedagang Barat kemudian membawa istilah ini ke Nusantara sejak awal abad ke-16, bersamaan dengan kedatangan kolonialis Eropa.

Perubahan Makna Kata Cina: Dari Netral Menjadi Sensitif

Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, turut mempopulerkan kata ini di Hindia Belanda. Pada tahap awal, masyarakat Nusantara menggunakan kata “Cina” secara netral untuk merujuk pada orang maupun barang yang berasal dari wilayah Tiongkok, tanpa mengandung konotasi merendahkan.

Namun, konotasi istilah itu berubah drastis seiring menguatnya cengkeraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Pendiri Yayasan Nabil, Eddie Lembong, mencatat bahwa penerapan politik divide et impera (pecah belah dan kuasai) yang sistematis perlahan merusak tatanan sosial. Kebijakan ini menciptakan ketegangan rasial dan diskriminasi struktural di antara berbagai kelompok etnis, termasuk komunitas Tionghoa dan penduduk lokal.

Dalam situasi sosial yang semakin sarat prasangka dan ketegangan tersebut, istilah “Cina” mulai diucapkan dengan nada emosional dan sarat stigma. Kata yang awalnya netral dan hanya penanda geografis perlahan berubah fungsi menjadi label yang dipersepsikan negatif oleh sebagian kalangan. Dari titik inilah, kata yang berakar dari Sanskerta tersebut mulai dianggap sensitif.

Bangkitnya Istilah Tionghoa dan Tiongkok

Kondisi sosial yang tidak kondusif ini mendorong komunitas Tionghoa mencari istilah lain yang dianggap lebih tepat dan bermartabat. Pilihan jatuh pada sebutan ‘Tionghoa’, yang memang sudah populer di daratan China sejak akhir abad ke-19, seiring bangkitnya gerakan nasionalisme modern yang ingin melepaskan diri dari citra kolonial.

Di Indonesia, istilah Tionghoa mulai dikenal luas setelah berdirinya organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) pada tahun 1900. Melalui jaringan sekolah, surat kabar, dan aktivitas intelektual yang masif, istilah ini perlahan menyebar, terutama di kalangan komunitas Tionghoa perkotaan yang terdidik. Proses ini menjadi bagian dari upaya komunitas untuk merebut kembali narasi identitas mereka di tengah tekanan kolonial.

Meskipun demikian, penggunaan istilah ‘Cina’ masih bertahan dalam bahasa sehari-hari dan dokumen resmi pemerintah hingga tahun 2014. Perubahan kebijakan resmi yang mengembalikan penggunaan istilah ‘Tionghoa’ dan ‘Tiongkok’ merupakan langkah final pemerintah untuk menghapus jejak diskriminasi linguistik yang diwariskan oleh masa kolonialisme.