Komdigi Panggil Meta dan Google Akibat Langgar Aturan Medsos

Uptodai.com - Langkah tegas diambil pemerintah Indonesia setelah Komdigi panggil Meta dan Google secara resmi terkait dugaan pelanggaran regulasi perlindungan anak di ranah digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai kedua raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut mengabaikan aturan yang sudah berlaku sejak akhir Maret lalu. Tindakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap platform yang lalai menjaga keamanan pengguna di bawah umur.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur ekosistem digital yang sehat bagi anak-anak. Menurut Meutya, YouTube, Facebook, Instagram, hingga Threads seharusnya sudah mengimplementasikan standar keamanan baru sejak 28 Maret 2026.

Sanksi Administratif dan Ketegasan Pemerintah

Pemerintah Indonesia tidak main-main dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi global ini. Komdigi panggil Meta dan Google untuk memberikan klarifikasi sekaligus sebagai tahap awal penerapan sanksi administratif. Meutya Hafid menjelaskan bahwa surat pemanggilan tersebut sudah dikirimkan secara resmi kepada manajemen kedua perusahaan pada Selasa (31/3/2026). Langkah ini diambil demi memastikan kedaulatan hukum Indonesia di ruang siber tetap terjaga.

Selain Meta dan Google, radar pengawasan pemerintah juga menyasar platform populer lainnya seperti TikTok dan Roblox. Meski kedua platform ini menunjukkan sikap kooperatif, mereka tetap mendapatkan surat peringatan dari Komdigi. Pemerintah menilai upaya yang mereka lakukan saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar kepatuhan yang diminta oleh regulasi PP Tunas. Komdigi terus memantau perkembangan perbaikan sistem pada platform-platform tersebut secara berkala.

Nasib TikTok dan Roblox di Indonesia

Meutya Hafid memberikan peringatan keras bahwa status TikTok dan Roblox bisa saja berubah jika tidak segera melakukan perbaikan menyeluruh. Jika kedua platform ini tetap tidak menunjukkan kepatuhan penuh dalam waktu dekat, pemerintah akan melayangkan surat panggilan serupa seperti yang diterima Google dan Meta. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap penyedia layanan digital mematuhi batasan usia dan mekanisme perlindungan data anak.

Di sisi lain, terdapat beberapa platform yang mendapatkan apresiasi karena dinilai lebih responsif terhadap aturan baru ini. Platform X (sebelumnya Twitter) dan Bigo Live dilaporkan telah menjalankan kepatuhan dengan menunda atau membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Langkah proaktif dari X dan Bigo Live ini menjadi contoh bagi platform lain bahwa penyesuaian sistem demi perlindungan anak sangat mungkin dilakukan tanpa mengganggu operasional bisnis.

Komitmen Perlindungan Anak di Ekosistem Digital

Pemerintah menekankan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar digital yang besar bagi perusahaan teknologi dunia. Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya hanya akan bekerja sama secara intensif dengan platform yang memiliki itikad baik untuk menghormati hukum Indonesia. Komitmen terhadap perlindungan anak menjadi harga mati bagi setiap produk hukum yang diterbitkan oleh kementerian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan internet yang aman dari konten negatif dan kecanduan digital.

Transformasi digital di Indonesia harus berjalan beriringan dengan keamanan sosial, terutama bagi generasi muda yang sangat rentan di media sosial. Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan Meta, Google, dan platform lainnya segera melakukan perubahan signifikan pada algoritma dan sistem verifikasi usia mereka. Pemerintah berjanji akan terus mengawal proses ini hingga seluruh poin dalam Permen Nomor 9 Tahun 2026 terpenuhi secara total oleh seluruh penyelenggara sistem elektronik.