Raja Ecommerce Bagi Kompensasi Coupang Data Breach, Tuai Kritik

Uptodai.com - Raksasa e-commerce asal Korea Selatan, Coupang, tengah menjadi sorotan global setelah mengumumkan skema Kompensasi Coupang data breach senilai triliunan rupiah. Dana fantastis ini, yang diperkirakan mencapai 1,6 miliar USD atau setara Rp 19 triliun, dibagikan kepada puluhan juta pengguna yang terdampak insiden keamanan data.

Pembagian ganti rugi tersebut merupakan respons langsung atas kasus pelanggaran data serius yang menimpa platform mereka. Namun, alih-alih meredakan amarah publik dan mengembalikan kepercayaan konsumen, rencana kompensasi masif ini justru memicu gelombang kritik tajam, terutama dari kalangan politik setempat.

Skema Pembagian dan Angka Fantastis

Berdasarkan laporan yang beredar, dana ganti rugi tersebut dialokasikan untuk 33,7 juta pemilik akun yang terdaftar dalam sistem Coupang. Angka ini mencerminkan betapa luasnya dampak dari insiden kebocoran data tersebut.

Coupang menjelaskan bahwa mekanisme pembagian ganti rugi dilakukan melalui pemberian voucher senilai 50 ribu won. Nominal tersebut, jika dikonversi ke mata uang Indonesia, kira-kira setara dengan Rp 581 ribu untuk setiap pelanggan yang terdampak.

Meskipun jumlah totalnya sangat besar dan berpotensi menjadi salah satu kompensasi terbesar dalam sejarah e-commerce Asia, cara perusahaan mengelola krisis ini dinilai kontroversial. Banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan niat di balik skema pembagian tersebut.

Kritik DPR Korsel: Kompensasi yang Mengolok-olok Konsumen

Anggota parlemen setempat dari Partai Demokrat, Choi Min-hee, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan keberatan terhadap skema Kompensasi Coupang data breach. Ia secara terbuka mengkritik penawaran kupon tersebut sebagai bentuk ganti rugi.

Menurut Choi Min-hee, kupon yang diberikan Coupang hanyalah untuk layanan yang kurang populer atau bahkan tidak dapat digunakan secara maksimal oleh konsumen. Kritik ini menggarisbawahi pandangan bahwa perusahaan berusaha mengubah krisis menjadi peluang bisnis terselubung.

Choi Min-hee menyoroti bahwa kompensasi seharusnya bersifat netral dan benar-benar mengganti kerugian, bukan malah mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tambahan di platform yang sama.

Kompensasi Dianggap Alat Pemasaran

Sentimen negatif serupa juga dilontarkan oleh Dewan Nasional Organisasi Konsumen Korea, sebuah kelompok advokasi yang fokus pada perlindungan hak-hak konsumen. Mereka menilai rencana perusahaan telah mengolok-olok konsumen yang dirugikan.

Organisasi tersebut juga menuduh Coupang meremehkan tingkat keparahan dari kebocoran data yang telah terjadi. Mereka secara tegas menggambarkan situasi ini sebagai alat pemasaran yang cerdik.

Hal ini terjadi karena Coupang menjadikannya sebagai pendorong pembelian tambahan, bukan sebagai tanda ganti rugi yang tulus atas pelanggaran privasi. Konsumen dipaksa untuk menggunakan voucher di layanan Coupang, yang secara tidak langsung menguntungkan perusahaan.

Penolakan Hadir dan Sidang Parlemen

Menanggapi gelombang kritik yang semakin memanas terhadap rencana kompensasinya, Coupang memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut. Sikap diam ini justru semakin memperkeruh suasana dan meningkatkan tekanan publik.

Di tengah polemik ini, parlemen Korea Selatan berencana mengadakan sidang khusus selama dua hari untuk mengupas tuntas kasus Coupang dan mekanisme kompensasinya. Sidang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Sebelumnya, pendiri Coupang, Kim Bom, sudah menyampaikan permintaan maaf publik terkait masalah pelanggaran data yang terjadi pada platformnya. Dia juga sempat menjanjikan akan mempercepat langkah kompensasi kepada seluruh pengguna yang dirugikan.

Namun, dalam perkembangan terbaru, Kim Bom menolak untuk hadir dalam sidang parlemen yang krusial tersebut. Reuters mencatat alasan absennya terkait dengan komitmen yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sebuah keputusan yang kemungkinan besar akan memicu kemarahan lebih lanjut dari anggota dewan.