Kebocoran Data Pelanggan Coupang: Pemerintah Korea Selatan Murka

Uptodai.com - Kasus kebocoran data pelanggan Coupang kini tengah menjadi sorotan tajam setelah pemerintah Korea Selatan menyatakan kemarahan besar atas insiden keamanan tersebut. Skandal ini mencuat ke publik setelah kementerian terkait merilis temuan awal mengenai adanya celah keamanan yang sangat fatal. Otoritas setempat menilai bahwa raksasa e-commerce ini telah lalai dalam melindungi informasi sensitif milik jutaan penggunanya.

Penyelidikan resmi mengungkap bahwa seorang mantan insinyur Coupang menjadi dalang di balik aksi pembobolan sistem yang berlangsung cukup lama. Pelaku memanfaatkan kelemahan pada proses autentikasi perusahaan untuk masuk ke dalam database internal tanpa terdeteksi. Ironisnya, aksi ilegal ini sudah terjadi sejak April hingga November, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan.

Mantan karyawan tersebut kabarnya sempat mencoba kembali mengakses sistem pada Januari sebelum akhirnya jejak digitalnya terendus oleh otoritas. Insiden ini langsung memicu reaksi keras, tidak hanya dari masyarakat luas tetapi juga dari anggota parlemen di Seoul. Pemerintah Korea Selatan merasa perlu mengambil tindakan tegas karena dampak kerugian yang dialami warga sangat masif.

Dampak Kebocoran Data Pelanggan Coupang dan Skala Kerusakan

Menurut laporan kementerian, insiden kebocoran data pelanggan Coupang ini telah mengekspos informasi pribadi milik sekitar 33,7 juta pelanggan. Data yang bocor mencakup identitas penting seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif para pengguna. Jumlah ini merupakan angka yang sangat fantastis mengingat dominasi Coupang sebagai raja e-commerce di negeri ginseng tersebut.

Wakil Menteri Keamanan Siber dan Kebijakan Jaringan, Choi Woo-hyuk, memberikan pernyataan tegas terkait kegagalan sistem ini. Beliau menegaskan bahwa kebocoran tersebut murni terjadi karena lemahnya pengawasan pada sistem autentikasi pengguna. Penyerang tidak perlu melakukan serangan siber yang sangat canggih untuk bisa menembus pertahanan digital Coupang.

Choi Woo-hyuk menyebutkan bahwa pelaku hanya memanfaatkan celah login yang tidak memadai untuk mengakses jutaan akun pelanggan secara ilegal. “Ini lebih merupakan masalah manajemen internal daripada serangan siber yang rumit,” tegas Choi saat memberikan keterangan kepada media. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian prosedur keamanan yang seharusnya menjadi standar utama perusahaan teknologi besar.

Tuduhan Penghapusan Data dan Ketegangan Diplomatik

Pemerintah kini telah meminta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam terhadap manajemen Coupang. Ada dugaan kuat bahwa perusahaan mencoba membatasi ruang lingkup penyelidikan dengan menghapus sebagian data penting. Tindakan ini dianggap melanggar perintah pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menyimpan seluruh data terkait insiden keamanan.

Kasus ini juga merembet ke ranah diplomasi dan perdagangan internasional antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Mengingat Coupang terdaftar di bursa saham AS, otoritas Korea Selatan kini berada di bawah tekanan untuk bertindak adil. Muncul kekhawatiran bahwa penegakan regulasi ini bisa dianggap melampaui batas kewajaran oleh pihak investor asing.

Mantan karyawan yang menjadi tersangka utama diketahui pernah ikut merancang sistem autentikasi sebelum ia mengundurkan diri pada November 2024. Pelaku diduga mencuri kunci keamanan internal atau signing key yang sangat rahasia. Kunci tersebut kemudian digunakan untuk menciptakan token login palsu guna memperoleh akses tidak sah ke akun pelanggan secara massal.

Langkah Mitigasi dan Respons Manajemen Coupang

Pihak Coupang sendiri telah memberikan pernyataan resmi bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Perusahaan berjanji akan memperkuat sistem perlindungan data agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Mereka juga mengklaim telah menghapus data dari sekitar 3.000 akun yang sempat tersimpan oleh pelaku.

Meskipun ada 140 juta permintaan data yang dihasilkan oleh program ilegal tersebut, Coupang mengeklaim tidak ada bukti pihak ketiga melihat data tersebut. Perusahaan juga menekankan bahwa informasi pembayaran dan kata sandi pelanggan tetap aman dan tidak ikut bocor. Namun, penjelasan ini nampaknya belum cukup untuk meredam kemarahan pemerintah yang sudah terlanjur besar.

Kegagalan manajemen dalam menonaktifkan signing key milik mantan karyawan segera setelah ia keluar menjadi poin krusial dalam kasus ini. Hal ini membuktikan adanya lubang besar dalam protokol keamanan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Kini, Coupang harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat sembari berusaha memulihkan kepercayaan publik yang telah runtuh.