Sam Altman Ragu, Pemasok Senjata Baru AS Mendadak Berubah Pikiran

Uptodai.com - Kontrak AI militer Amerika Serikat kini menghadapi hambatan serius setelah OpenAI secara mendadak mengajukan syarat tambahan dalam kesepakatan mereka. Sam Altman, CEO OpenAI, menyatakan perlunya koordinasi ulang dengan Departemen Pertahanan (DoW) guna memperjelas batasan penggunaan teknologi tersebut.

Perubahan sikap ini mengejutkan banyak pihak, mengingat OpenAI sebelumnya diproyeksikan sebagai pengganti utama Anthropic. Langkah strategis ini diambil Altman untuk memastikan bahwa prinsip dasar perusahaan tetap terjaga di tengah tekanan politik yang semakin memanas.

Negosiasi Alot Sam Altman dengan Pentagon

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Sam Altman mengungkapkan bahwa OpenAI tengah berdiskusi intensif dengan pihak militer. Ia menegaskan bahwa ada beberapa penambahan poin dalam kesepakatan untuk menjamin transparansi sejak awal kerja sama. Altman ingin memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan miliknya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar etika perusahaan.

Salah satu poin krusial dalam negosiasi tersebut adalah pembatasan akses bagi badan intelijen tertentu. Pentagon kabarnya telah memberikan penegasan bahwa layanan OpenAI tidak akan digunakan oleh National Security Agency (NSA) secara langsung. Jika badan intelijen di bawah DoW ingin menggunakan layanan tersebut, maka harus ada modifikasi kontrak lanjutan yang disepakati kedua belah pihak.

Langkah hati-hati OpenAI ini muncul di tengah pengawasan ketat publik terhadap keterlibatan perusahaan teknologi dalam industri pertahanan. Altman tampaknya berusaha menyeimbangkan antara kontrak bernilai besar dengan reputasi moral perusahaan di mata dunia. Ketegangan ini memperlihatkan betapa rumitnya integrasi teknologi sipil ke dalam mesin perang modern.

Kemarahan Donald Trump dan Nasib Anthropic

Sebelum OpenAI masuk ke dalam radar, Anthropic merupakan pemain utama yang mengoperasikan model AI di jaringan rahasia militer Amerika Serikat. Namun, hubungan tersebut hancur setelah Anthropic meminta jaminan tertulis bahwa teknologi mereka tidak akan digunakan untuk senjata otonom penuh. Mereka juga menolak keterlibatan dalam sistem pengawasan massal terhadap warga sipil Amerika Serikat.

Permintaan tersebut memicu kemarahan besar dari Presiden Donald Trump yang dikenal sangat pragmatis dalam urusan pertahanan. Trump bahkan secara terbuka melabeli Anthropic sebagai perusahaan radikal kiri yang menganut paham ‘woke’. Menurutnya, sikap Anthropic sangat membahayakan nyawa warga negara serta stabilitas keamanan nasional secara keseluruhan.

Pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak akan membiarkan perusahaan swasta mendikte cara militer bertempur di medan perang. Akibat perselisihan ini, Anthropic masuk ke dalam daftar “risiko rantai pasokan” yang sangat merugikan posisi bisnis mereka. Merasa diperlakukan tidak adil, Anthropic kini berencana melayangkan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Keterlibatan AI dalam Operasi Militer di Iran

Meskipun hubungan diplomatik antara pemerintah dan pengembang AI sedang memanas, penggunaan teknologi ini di lapangan terus berjalan. Laporan dari Wall Street Journal mengungkapkan bahwa militer Amerika Serikat tetap menggunakan AI buatan Anthropic saat melancarkan serangan ke Iran. Operasi yang terjadi pada akhir Februari 2026 tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan untuk kepentingan intelijen tingkat tinggi.

Teknologi AI tersebut berperan vital dalam membantu pemilihan target serangan agar lebih presisi dan efektif. Selain itu, sistem ini mampu menjalankan simulasi pertempuran secara real-time untuk meminimalkan risiko bagi personel militer. Hal ini menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat sudah sangat bergantung pada algoritma cerdas dalam strategi pertahanan mereka.

Perseteruan ini sebenarnya berakar dari insiden pada Januari 2026, di mana Claude AI milik Anthropic diduga digunakan dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Anthropic dengan tegas membantah keterlibatan tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan layanan mereka melarang penggunaan AI untuk tujuan kekerasan. Kini, dengan OpenAI yang mulai menunjukkan keraguan, masa depan kontrak AI militer Amerika Serikat kembali menjadi tanda tanya besar.