Pakar Kritik Larangan Media Sosial Anak, Sebut Pemerintah Malas

Uptodai.com - Larangan media sosial anak kini menjadi tren global yang semakin menguat setelah sejumlah negara mulai mengikuti langkah tegas untuk membatasi akses digital bagi generasi muda. Fenomena ini mencuat seiring dengan kekhawatiran mendalam terhadap dampak negatif platform digital terhadap kesehatan mental remaja di berbagai belahan dunia.

Australia telah lebih dulu mengambil langkah ekstrem dengan melarang total akses media sosial bagi anak di bawah umur pada Desember 2025. Langkah ini memicu reaksi berantai di benua biru, di mana Inggris, Spanyol, Prancis, hingga Austria mulai menyusun proposal regulasi serupa untuk melindungi warga muda mereka.

Kritik Tajam Terhadap Kebijakan Pembatasan

Meskipun gelombang regulasi ini terlihat heroik, pakar psikologi sosial justru melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan tersebut. Profesor Sonia Livingstone menilai bahwa langkah pemerintah ini merupakan bentuk pengakuan kegagalan dalam mengawasi perusahaan teknologi raksasa.

Pemerintah dianggap memilih jalan pintas dengan menghukum anak-anak daripada menindak tegas praktik bisnis yang merugikan dari para pengembang aplikasi. Livingstone menegaskan bahwa argumen larangan ini muncul karena otoritas tidak mampu mengatur perusahaan teknologi secara efektif dan adil.

Kondisi ini mencerminkan situasi di Amerika Serikat dan Eropa, di mana banyak aturan perlindungan data sebenarnya sudah tersedia namun jarang ditegakkan. Perusahaan teknologi besar seharusnya menghadapi intervensi langsung terhadap praktik algoritma mereka yang seringkali mengeksploitasi psikologi pengguna muda.

Kegagalan Penegakan Aturan Keamanan Online

Inggris sebenarnya telah memiliki aturan keamanan online yang mensyaratkan adanya fitur keamanan sejak tahap perancangan produk atau safety by design. Namun, penegakan hukum yang lemah membuat fitur-fitur berbahaya seperti “Quick Add” milik Snapchat tetap beroperasi secara bebas.

Fitur semacam itu memungkinkan remaja berteman dengan orang asing secara acak, yang jelas meningkatkan risiko keamanan bagi pengguna di bawah umur. Jika pemerintah konsisten menegakkan aturan yang ada, fitur-fitur berisiko tinggi tersebut seharusnya sudah dihentikan sejak lama tanpa perlu larangan total.

Livingstone menyebut larangan media sosial anak secara menyeluruh sebagai hukuman bagi generasi muda yang menjadikan dunia digital sebagai ruang interaksi utama. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi malas dari pemerintah yang tidak mau bekerja keras memperbarui regulasi secara cepat.

Mendorong Tanggung Jawab Hukum Platform

Senada dengan Livingstone, Direktur Eksekutif Fairplay, Josh Golin, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemblokiran akses secara total. Ia lebih mendorong adanya aturan privasi dan keamanan yang ketat dan berlaku secara universal di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Saat ini, Senat AS sedang menggodok aturan keamanan daring anak atau KOSA yang bertujuan memegang peranan krusial dalam aspek hukum. Regulasi ini dirancang untuk memastikan setiap platform bertanggung jawab secara hukum atas fitur desain yang menyebabkan kecanduan pada anak.

Pendekatan ini dinilai lebih adil karena fokus pada perbaikan ekosistem digital daripada sekadar menutup pintu akses bagi remaja. Dengan memaksa platform mengubah desain yang manipulatif, lingkungan digital akan menjadi lebih sehat tanpa harus mengisolasi anak muda dari kemajuan teknologi.