KPK Malaysia Usut Skandal Korupsi Chip Senilai Rp4,7 Triliun

Uptodai.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malaysia kini tengah mendalami dugaan skandal korupsi chip Malaysia yang melibatkan nilai fantastis mencapai Rp4,7 triliun atau setara US$250 juta. Kepala Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Azam Baki, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menelusuri potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan dalam kesepakatan tersebut. Penyelidikan ini mencakup evaluasi mendalam terhadap tata kelola proyek yang melibatkan raksasa teknologi asal Inggris, Arm Limited.

Azam Baki menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin akan bergerak secara adil dan profesional dalam mengungkap fakta di balik kerja sama ini. Hingga saat ini, tim penyidik telah memanggil sedikitnya 12 orang saksi untuk memberikan keterangan resmi. Para saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari birokrat hingga petinggi lembaga investasi negara.

Penyelidikan Intensif Melibatkan Mantan Menteri

Langkah hukum ini menarik perhatian publik karena menyeret nama-nama besar di pemerintahan Negeri Jiran. Salah satu sosok yang telah dimintai keterangan adalah seorang mantan menteri yang menjabat saat kesepakatan tersebut diteken. Selain itu, sejumlah pejabat dari kementerian ekonomi dan lembaga investasi pemerintah Malaysia juga masuk dalam radar pemeriksaan intensif.

Penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada kerja sama dengan Arm Limited semata. MACC juga sedang meneliti rencana akuisisi perusahaan konstruksi IJM Corporation Berhad oleh konglomerat lokal, Sunway Group. Fokus utama penyidik adalah memastikan tidak ada konflik kepentingan atau aliran dana ilegal yang merugikan keuangan negara dalam proses transisi bisnis tersebut.

Detail Kesepakatan Berdurasi Sepuluh Tahun

Pemerintah Malaysia sebelumnya mengumumkan kerja sama strategis dengan Arm pada Maret 2025 sebagai bagian dari ambisi menjadi pusat semikonduktor regional. Dalam perjanjian tersebut, negara berkomitmen membayar US$250 juta selama periode 10 tahun ke depan. Dana tersebut dialokasikan untuk memperoleh hak penggunaan desain chip Arm yang akan diproduksi oleh manufaktur lokal.

Program ini awalnya bertujuan untuk memperkuat kedaulatan teknologi Malaysia di kancah global. Namun, munculnya dugaan ketidakberesan dalam proses negosiasi dan penentuan nilai kontrak membuat proyek ini kini berada di bawah pengawasan ketat. Ketidakjelasan tata kelola dianggap menjadi celah terjadinya praktik korupsi yang merugikan publik.

Perbandingan Strategi dengan BPI Danantara Indonesia

Di tengah memanasnya skandal korupsi chip Malaysia, Indonesia justru sedang merintis langkah serupa melalui Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara). Pemerintah Indonesia telah menandatangani kerangka kerja sama dengan Arm Limited untuk memperkuat ekosistem teknologi nasional. Berbeda dengan pendekatan Malaysia, Indonesia lebih menekankan pada kepemilikan kekayaan intelektual (IP) secara mandiri.

Kerja sama ini memungkinkan Indonesia mengembangkan enam desain chip berbasis IP yang kepemilikannya berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan industri teknologi tinggi tanpa harus bergantung pada lisensi asing dalam jangka panjang. Fokus pengembangannya pun mencakup sektor-sektor yang sangat spesifik dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Fokus Pengembangan Teknologi Masa Depan

Indonesia telah memetakan enam sektor utama yang menjadi prioritas dalam pengembangan chip berbasis IP tersebut. Sektor otomotif dan Internet of Things (IoT) menjadi pilar utama guna mendukung ekosistem kendaraan listrik di masa depan. Selain itu, pengembangan desain chip juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur data center dan peralatan rumah tangga pintar.

Visi jangka panjang Indonesia mencakup teknologi futuristik seperti kendaraan otonom dan komputasi kuantum. Dengan memiliki desain chip sendiri, Indonesia berupaya menghindari risiko ketergantungan teknologi yang sering kali memicu masalah hukum di kemudian hari. Transparansi dalam pengelolaan investasi teknologi menjadi kunci utama agar kasus serupa di negara tetangga tidak terulang di tanah air.