40 Negara Korban Skema Penipuan Korut Rp 33 T, Uang untuk Nuklir

Uptodai.com - Puluhan negara di seluruh dunia kini menghadapi kerugian masif akibat ulah para peretas yang berafiliasi dengan Pyongyang. Laporan terbaru mengungkap bahwa total kerugian yang ditimbulkan dari skema penipuan Korut Rp 33 T telah mencapai angka fantastis, yakni lebih dari US$2 miliar.

Dana curian ini, yang dikumpulkan dari lebih dari 40 negara, diduga kuat digunakan untuk mendanai program pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara (Korut). Kasus kejahatan siber lintas negara ini akhirnya dibawa ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai isu mendesak yang mengancam stabilitas global.

Modus Operandi: Pencurian Identitas dan Aset Kripto

Aksi kejahatan siber yang dilancarkan Korea Utara tidak hanya berfokus pada pencurian aset digital. Mereka juga memanfaatkan skema penyamaran pekerja teknologi yang sangat terstruktur dan sulit dideteksi oleh perusahaan multinasional.

Para pekerja teknologi Korut ini secara ilegal mencuri identitas warga negara asing, seperti dari Ukraina, untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh (remote) di perusahaan-perusahaan Barat. Mereka melamar posisi dengan gaji yang menjanjikan, mulai dari ratusan hingga ribuan dolar AS, tanpa perlu menginjakkan kaki di negara tempat perusahaan tersebut berada.

Jonathan Fritz, Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri AS, menjelaskan bahwa pola ini sangat meresahkan. Sebagai contoh, seorang pekerja teknologi Korut yang tinggal di Laos bisa mencuri identitas warga Ukraina secara daring, lalu menggunakan identitas tersebut untuk menipu perusahaan AS agar merekrut mereka.

Di sisi lain, pencurian aset kripto menjadi sumber pendanaan utama yang nilainya mencapai miliaran dolar. Hingga akhir tahun lalu, aset kripto yang berhasil dirampas telah melampaui angka US$2 miliar, menjadikannya salah satu kejahatan siber terbesar yang pernah tercatat.

AS Desak PBB Ambil Sikap Tegas Lawan Pendanaan Senjata Nuklir Korut

Skala kejahatan ini membuat Amerika Serikat (AS) mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas dan terkoordinasi. Sebelas negara memimpin sesi khusus di markas PBB di New York untuk membahas laporan setebal 140 halaman mengenai aktivitas siber ekstensif Pyongyang.

Jonathan Fritz menekankan bahwa tujuan utama sesi ini adalah menekan negara-negara yang secara pasif atau aktif membantu skema penipuan Korut. Ia menilai banyak negara anggota PBB gagal mengimplementasikan sanksi yang dirancang untuk membendung aktivitas berbahaya ini.

Laporan yang dirilis pada akhir tahun 2025 itu secara jelas menunjukkan bahwa hasil kejahatan siber ini secara langsung membiayai program militer Korut. AS meminta negara-negara anggota PBB untuk mengambil sikap tegas melawan upaya penipuan yang sudah meresahkan banyak negara tersebut.

Infrastruktur Keuangan China dan Rusia Jadi Sorotan

Laporan yang dibahas di PBB secara eksplisit mengkritisi peran beberapa negara besar yang dituding melindungi Korut. Rusia dan China disorot karena dianggap menyediakan “safe haven” atau tempat aman bagi pendanaan yang dicuri, sehingga memudahkan Korut melancarkan aksinya.

Setidaknya 19 bank di China disebut-sebut digunakan sebagai saluran utama untuk pencucian dana hasil kejahatan siber tersebut. Korea Utara sangat bergantung pada infrastruktur dan institusi keuangan China untuk melancarkan aksinya tanpa terdeteksi oleh pengawasan internasional.

Laporan Tim Pemantau Sanksi Multilateral juga mencatat adanya beberapa negara yang mengizinkan Korut menggunakan aset kripto curian. Dana haram tersebut digunakan untuk membeli barang-barang vital, termasuk kendaraan lapis baja, minyak bumi dari Rusia, dan tembaga yang diperlukan untuk produksi amunisi.

Hal ini membuktikan bahwa hasil pencurian kripto untuk nuklir tersebut langsung berimplikasi pada peningkatan kemampuan militer Pyongyang. Kegagalan implementasi sanksi PBB oleh beberapa negara besar telah menciptakan celah besar yang dimanfaatkan rezim Kim Jong-un untuk membiayai ambisi nuklirnya.