4 Arahan Presiden Prabowo Perkuat Integritas Pasar Modal Nasional

Uptodai.com - Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas merespons gejolak yang melanda pasar modal domestik. Dalam konferensi pers gabungan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan empat Arahan Presiden Prabowo pasar modal yang fokus pada penguatan integritas dan stabilitas jangka panjang.

Langkah ini diambil setelah bursa mengalami tekanan signifikan, terutama dipicu oleh evaluasi ulang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia. Penilaian tersebut memicu aksi jual masif yang membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak volatil.

Konferensi pers tersebut berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu malam (31/1/2026). Hadir dalam pertemuan penting itu jajaran pejabat tinggi, termasuk Menko Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kehadiran para petinggi negara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan iklim investasi nasional.

Reformasi Struktural dan Peningkatan Standar Global

Arahan pertama Presiden Prabowo berfokus pada percepatan reformasi fundamental untuk meningkatkan integritas pasar. Salah satu poin krusial adalah dorongan untuk demutualisasi bursa, sebuah langkah yang akan memisahkan fungsi pengawasan dan kepemilikan di BEI. Pemisahan ini dinilai penting agar bursa dapat beroperasi secara lebih profesional dan independen dari kepentingan anggotanya.

Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan peningkatan minimum free float saham menjadi 15%. Standar baru ini bertujuan menyelaraskan praktik bursa Indonesia dengan standar global yang modern dan meningkatkan likuiditas saham di pasar. Penyesuaian free float sangat penting agar harga saham lebih mencerminkan kondisi fundamental perusahaan dan tidak mudah digerakkan oleh segelintir pihak.

Reformasi struktural ini juga mencakup penguatan transparansi kepemilikan saham. Pemerintah akan memperketat aturan beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah ini diharapkan mampu mencegah praktik manipulasi terselubung yang seringkali memanfaatkan celah dalam struktur kepemilikan yang kompleks.

Instruksi Prabowo Subianto Bursa: Nol Toleransi untuk Spekulan

Poin kedua dari Instruksi Prabowo Subianto bursa menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulasi harga yang terbukti merugikan investor retail serta melemahkan kredibilitas pasar. Manipulasi harga saham, atau yang dikenal sebagai market rigging, merupakan kejahatan serius yang harus diberantas tuntas.

BEI bersama OJK dan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, diminta untuk segera bertindak cepat. Mereka harus mengidentifikasi dan menindak tegas setiap pelanggaran peraturan bursa, OJK, maupun undang-undang jasa keuangan yang berlaku di Indonesia. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen melindungi integritas transaksi di pasar modal dari oknum-oknum yang mencari keuntungan ilegal.

Menjaga Stabilitas Operasional di Tengah Transisi

Arahan berikutnya berkaitan dengan stabilitas dan keberlanjutan operasional pasar modal, terutama di tengah masa transisi pemerintahan. Presiden menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun gangguan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan pasar tidak boleh terganggu sedikit pun, mengingat pasar modal harus tetap berjalan normal dan terawasi dengan baik. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga iklim investasi yang transparan, adil, dan berstandar internasional. Dengan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dan tangguh, kepercayaan investor domestik maupun asing diharapkan dapat pulih kembali secara bertahap. Seluruh arahan ini bertujuan menciptakan pasar modal Indonesia yang lebih matang dan tahan guncangan global.