Uptodai.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan tegas mengenai dinamika politik internal Partai Golkar, khususnya terkait penempatan kader perempuan di posisi strategis. Ia secara eksplisit menyampaikan bahwa Bahlil Bela Perempuan Golkar, mendukung penuh langkah menempatkan Sari Yuliati sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa Partai Golkar selalu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dan inklusivitas. Menurutnya, setiap kader, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan tertinggi dalam lembaga negara.

Kesetaraan Gender dan Dukungan Bahlil Soal Wakil Ketua DPR

Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen penuh terhadap emansipasi perempuan dalam konteks kepemimpinan nasional. Penempatan Sari Yuliati sebagai pimpinan DPR dinilai sebagai langkah nyata partai dalam mewujudkan kesetaraan tersebut, bukan sekadar retorika.

“Bagi Golkar, ini adalah hal yang sangat baik. Kita tidak tanggung-tanggung menempatkan kader terbaik, bukan hanya pimpinan komisi, tetapi langsung pimpinan DPR,” ujar Bahlil. Ia menambahkan bahwa perempuan memiliki hak yang setara, sehingga tidak boleh hanya laki-laki yang mendominasi posisi puncak.

Ia bahkan menyatakan dukungannya secara pribadi terhadap penunjukan tersebut. “Saya pikir kan perempuan punya hak dong, masa laki-laki saja? Kalau ini, saya bela perempuan,” tegas Bahlil. Pandangan ini memperkuat citra Golkar sebagai partai yang inklusif dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Menguatkan Posisi Perempuan di Lembaga Legislatif

Langkah Partai Golkar yang berani menempatkan kader perempuan di kursi Wakil Ketua DPR mengirimkan sinyal kuat mengenai komitmen mereka terhadap representasi gender. Dalam konteks politik modern, peningkatan jumlah perempuan di posisi pengambil keputusan menjadi indikator penting kemajuan demokrasi.

Dukungan dari figur sekelas Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju, tentu memberikan legitimasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa isu Emansipasi Perempuan di DPR bukan hanya agenda internal partai, melainkan juga bagian dari visi kepemimpinan nasional.

Mewakafkan Kader Terbaik untuk Negara

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung mengenai transisi politik yang dilakukan kader senior Golkar lainnya. Ia memberikan tanggapan terkait persetujuan DPR terhadap pengangkatan Adies Kadir, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPR, menjadi Hakim Konstitusi.

Bahlil menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi Adies Kadir. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk pengabdian tertinggi seorang kader kepada negara. “Jadi hari ini kita mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yang dulunya adalah pimpinan DPR, yang namanya Pak Adies Kadir, mewakafkan kepada negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya.

Pelepasan Adies Kadir dari struktur partai menjadi keharusan prosedural. Menteri Investasi itu menjelaskan bahwa seorang Hakim MK wajib independen dan tidak boleh memiliki afiliasi politik aktif. Oleh karena itu, Adies Kadir telah mengundurkan diri dari jabatannya di partai.

“Kita wakafkan yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa Golkar siap memberikan sumber daya manusia terbaiknya untuk kepentingan bangsa, meskipun itu berarti melepaskan kader dari jabatan strategis di legislatif,” tutup Bahlil, menggarisbawahi pentingnya independensi lembaga peradilan.