Said Iqbal Tolak Perjanjian Perdagangan Prabowo Trump, Sebut Penjajahan

Uptodai.com - Perjanjian perdagangan Prabowo Trump yang baru saja disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat memicu gelombang penolakan dari organisasi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan keberatan mendalam terhadap isi kesepakatan tersebut. Ia menilai kesepakatan bertajuk Agreement Reciprocal Trade (ART) itu sangat timpang dan berpotensi melumpuhkan kedaulatan ekonomi nasional.

Said Iqbal menegaskan bahwa serikat buruh di seluruh Indonesia, khususnya yang bernaung di bawah KSPI, menolak keras poin-poin dalam perjanjian tersebut. Menurutnya, isi kesepakatan tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Ia menyampaikan pernyataan sikap ini dalam sebuah konferensi pers daring yang diikuti oleh berbagai elemen buruh pada Selasa (24/2/2026).

Ketimpangan Klausul dalam Perjanjian Dagang

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan tajam adalah ketidakseimbangan jumlah klausul yang harus dipenuhi oleh kedua negara. Said Iqbal membeberkan fakta bahwa Indonesia hanya memberikan enam poin persyaratan bagi Amerika Serikat dalam kesepakatan tersebut. Sebaliknya, Amerika Serikat justru menyodorkan 115 poin persyaratan yang wajib dijalankan oleh pemerintah Indonesia demi melancarkan perdagangan ini.

Kondisi ini membuat Said Iqbal melabeli kerja sama tersebut sebagai bentuk perdagangan yang tidak adil dan berat sebelah. Ia menganggap perbedaan jumlah persyaratan yang sangat mencolok tersebut merupakan sinyal bahaya bagi kemandirian ekonomi bangsa. Menurut pandangannya, ketimpangan ini secara perlahan akan menggerus kekuatan industri dalam negeri yang harus tunduk pada ratusan aturan asing.

Lebih jauh lagi, Said Iqbal menyebut situasi ini sebagai bentuk penjajahan ekonomi modern yang dilakukan melalui mekanisme perdagangan formal. Ia merasa heran bagaimana sebuah negara berdaulat bisa menerima ratusan syarat dari negara lain sementara hanya memberikan sedikit batasan. Penjajahan ekonomi ini ia anggap sebagai ancaman serius yang bisa merusak struktur kesejahteraan buruh di masa depan.

Persoalan Tarif dan Aturan Domestik yang Dilanggar

Selain masalah jumlah klausul, Said Iqbal juga menyinggung kebijakan tarif yang dinilai sangat merugikan posisi Indonesia di pasar global. Ia mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah membatalkan tarif global dan mengembalikannya ke level 10 persen. Namun, dalam perjanjian perdagangan Prabowo Trump ini, Indonesia justru harus menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi yakni sebesar 19 persen.

Kritik buruh juga menyasar pada pengecualian aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi produk-produk asal Amerika Serikat. Selama ini, TKDN menjadi benteng perlindungan bagi industri manufaktur lokal agar tetap bisa bersaing di pasar domestik. Jika produk Amerika mendapatkan pengecualian, maka produk lokal terancam kalah bersaing karena membanjirnya barang impor tanpa hambatan regulasi.

Isu sensitif lainnya yang muncul dalam perjanjian ART ini adalah pembebasan kewajiban sertifikat halal untuk produk tertentu asal Amerika Serikat. Hal ini dianggap melanggar regulasi domestik yang sudah mapan dan sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pengaturan perdagangan digital dan transfer data personal lintas negara juga menjadi kekhawatiran karena menyangkut privasi warga negara.

Desakan untuk Membatalkan Kesepakatan

Melihat banyaknya poin yang dianggap merugikan, Said Iqbal secara terbuka meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto bersedia meninjau ulang dan membatalkan perjanjian perdagangan tersebut demi kepentingan nasional. Menurutnya, pembatalan adalah jalan terbaik sebelum dampak negatifnya dirasakan langsung oleh para pekerja dan pelaku industri kecil.

Pihak buruh berencana akan terus mengawal isu ini dan melakukan konsolidasi lebih lanjut jika pemerintah tetap melanjutkan kesepakatan tersebut. Mereka menilai bahwa kedaulatan negara tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka investasi atau nilai perdagangan semu. Said Iqbal menegaskan bahwa kepentingan buruh dan kemandirian ekonomi harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap diplomasi internasional.