Uptodai.com - Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait rencana ekspansi wilayah Israel di kawasan Timur Tengah. Dalam sebuah wawancara terbaru, ia menyatakan tidak keberatan jika Israel memperluas kekuasaannya hingga mencakup wilayah yang sangat luas. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak di kancah internasional.

Huckabee menyampaikan pandangan kontroversial tersebut saat berbicara dengan komentator konservatif Tucker Carlson pada Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa hak bangsa Yahudi atas tanah tersebut memiliki akar yang kuat dalam kitab suci. Menurutnya, klaim teologis menjadi landasan utama bagi keberadaan negara Israel di wilayah tersebut.

Dalam percakapan itu, Carlson menyinggung janji dalam Alkitab mengenai tanah untuk keturunan Abraham yang membentang dari Sungai Efrat di Irak hingga Sungai Nil di Mesir. Wilayah yang sangat luas ini mencakup negara-negara modern seperti Lebanon, Suriah, Yordania, hingga sebagian Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Huckabee secara terbuka memberikan dukungannya.

Visi Greater Israel dan Klaim Teologis Mike Huckabee

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” ujar Huckabee yang merupakan sosok pilihan Presiden Donald Trump tersebut. Carlson sempat tampak terkejut dan mencoba memastikan apakah sang duta besar benar-benar menyetujui perluasan kedaulatan Israel atas seluruh kawasan. Huckabee kemudian berdalih bahwa saat ini pihak Israel tidak sedang meminta untuk mengambil alih wilayah-wilayah tersebut.

Meski sempat menyebut pernyataannya sebagai bentuk hiperbola, Huckabee tetap membuka pintu bagi kemungkinan ekspansi militer di masa depan. Ia berargumen bahwa jika Israel diserang dan memenangkan perang, maka penguasaan atas tanah baru menjadi hal yang wajar. Logika ini ia gunakan untuk membenarkan potensi perubahan peta politik di Timur Tengah melalui kekuatan senjata.

Pernyataan ini sejalan dengan visi “Greater Israel” yang sering disuarakan oleh politisi sayap kanan di pemerintahan Benjamin Netanyahu. Tokoh-tokoh seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan pernah memamerkan peta yang memasukkan wilayah Palestina dan Lebanon sebagai bagian dari Israel. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara pejabat AS tertentu dengan agenda garis keras di Yerusalem.

Pelanggaran Hukum Internasional dan Sikap Amerika Serikat

Dukungan terhadap rencana ekspansi wilayah Israel ini berbenturan keras dengan norma hukum internasional yang berlaku sejak Perang Dunia II. Prinsip integritas teritorial melarang perolehan wilayah negara lain melalui kekuatan militer. Pada tahun 2024, International Court of Justice (ICJ) bahkan telah menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan ilegal.

Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Marco Rubio belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Huckabee. Ketidakpastian ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa depan. Banyak pihak khawatir bahwa Washington akan memberikan lampu hijau bagi aneksasi wilayah lebih lanjut di bawah diplomasi Donald Trump.

Amerika Serikat sendiri menjadi satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan milik Suriah yang dianeksasi pada 1981. Selain itu, pasca konflik dengan Hezbollah pada 2024, militer Israel mulai membangun pos-pos permanen di dalam wilayah kedaulatan Lebanon. Langkah-langkah ini dianggap sebagai bukti nyata dari upaya sistematis untuk memperluas batas-batas negara secara paksa.

Situasi di Timur Tengah kini semakin memanas seiring dengan retorika pejabat tinggi yang mengabaikan kedaulatan negara tetangga. Jika klaim teologis terus digunakan sebagai dasar kebijakan politik, stabilitas kawasan terancam runtuh dalam jangka panjang. Komunitas internasional kini menunggu apakah Washington akan mengoreksi pernyataan dubesnya atau justru memperkuat narasi ekspansi tersebut.