Uptodai.com - Keputusan Inggris untuk melepaskan kedaulatan atas gugusan pulau strategis, Kepulauan Chagos, kepada Mauritius telah memicu gelombang politik internasional yang intens. Langkah bersejarah ini mengakhiri sengketa kolonial yang berlangsung selama puluhan tahun, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran besar di Washington, terutama dari tokoh konservatif seperti Donald Trump.

Perjanjian penyerahan kedaulatan ini bukan hanya sekadar urusan geopolitik biasa. Di jantung gugusan pulau tersebut, terdapat aset militer paling vital bagi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di kawasan Samudra Hindia, yang dikenal sebagai Diego Garcia.

Mengenal Kepulauan Chagos dan Latar Belakang Sengketa

Mengenal Kepulauan Chagos berarti memahami sejarah panjang kolonialisme di Samudra Hindia. Gugusan ini terdiri dari lebih dari 60 pulau kecil yang terletak sekitar 1.600 kilometer di sebelah timur Afrika. Wilayah ini berada di bawah kendali Britania Raya sejak 1814, setelah Perjanjian Paris ditandatangani.

Pada 1965, menjelang kemerdekaan Mauritius, Inggris memisahkan Chagos dan menjadikannya Wilayah Samudra Hindia Britania (BIOT). Pemisahan ini dilakukan agar Inggris tetap bisa mempertahankan kendali militer strategis, terutama atas pulau terbesarnya, Diego Garcia. Sayangnya, pemisahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan penuh dan dianggap tidak sah secara hukum internasional.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2019 secara tegas menilai bahwa proses dekolonisasi Mauritius belum lengkap. ICJ bahkan menyatakan bahwa Inggris memiliki “kewajiban untuk mengakhiri administrasinya atas Chagos secepat mungkin,” memberikan tekanan hukum yang signifikan kepada London.

Diego Garcia: Jantung Kekuatan Pangkalan Militer Diego Garcia

Pulau Diego Garcia merupakan pulau terbesar di Kepulauan Chagos dan menjadi lokasi pangkalan militer gabungan yang sangat penting, dioperasikan oleh Inggris dan AS sejak akhir 1960-an. Lokasi pangkalan ini menjadikannya titik proyeksi kekuatan militer yang tak tertandingi, mampu menjangkau kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Pangkalan ini memainkan peran krusial dalam berbagai operasi militer besar AS, termasuk Perang Teluk, operasi di Afghanistan, dan Perang Irak. Fasilitasnya yang canggih memungkinkan AS untuk menjaga stabilitas jalur pelayaran global dan merespons cepat potensi ancaman di kawasan yang sangat volatil tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menekankan bahwa meskipun kedaulatan dialihkan, kesepakatan dengan Mauritius bertujuan untuk “mengamankan pangkalan militer penting ini untuk masa depan.” Lammy menambahkan bahwa pengaturan baru ini justru akan memperkuat peran Inggris dalam menjaga keamanan global di bawah kerangka hukum yang lebih solid.

Detail Perjanjian dan Nasib Kontroversi Diego Garcia

Perjanjian yang ditandatangani pada 22 Mei 2025 menetapkan bahwa Mauritius akan mendapatkan kedaulatan penuh atas Chagos. Namun, sebagai imbalannya, Inggris akan menyewa Diego Garcia selama 99 tahun ke depan. Nilai sewa yang disepakati mencapai sekitar 101 juta pound sterling (sekitar Rp1,8 triliun) per tahun.

Secara akumulatif, total nilai sewa tersebut diperkirakan mencapai 3,4 miliar pound sterling atau setara Rp61 triliun selama masa kontrak. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membela kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa penyelesaian ini diperlukan untuk menghindari risiko hukum yang lebih besar yang berpotensi melemahkan basis militer jika sengketa terus berlanjut tanpa resolusi.

Di sisi lain, pemerintah Mauritius menyambut baik kembalinya kedaulatan atas pulau-pulau yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun. Bagi Mauritius, ini adalah kemenangan diplomatik yang monumental, meskipun pangkalan militer Diego Garcia tetap berada di tangan asing untuk waktu yang sangat lama.

Reaksi Keras Donald Trump terhadap Kepulauan Chagos Dilepas Inggris

Keputusan London melepaskan Kepulauan Chagos memicu reaksi keras dan kontroversial dari sejumlah tokoh politik di AS. Salah satu kritik paling tajam datang dari mantan Presiden AS, Donald Trump.

Trump dilaporkan menyebut langkah Inggris itu sebagai “langkah bodoh” yang berpotensi membahayakan kepentingan keamanan AS di Samudra Hindia. Ia khawatir bahwa penyerahan kedaulatan, meskipun disertai perjanjian sewa, dapat membuka celah bagi negosiasi ulang di masa depan yang mungkin mengancam keberadaan pangkalan vital tersebut.

Kekhawatiran utama para kritikus adalah potensi ketidakstabilan jangka panjang. Meskipun Mauritius adalah sekutu yang stabil, perubahan politik di masa depan dapat mengubah sikap negara tersebut terhadap kehadiran militer AS. Bagi Washington, stabilitas dan kendali penuh atas Diego Garcia adalah prioritas utama untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Asia dan Timur Tengah.

Kontroversi ini menyoroti dilema yang dihadapi negara-negara Barat: menyeimbangkan tuntutan dekolonisasi yang sah secara hukum internasional dengan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan aset militer strategis di tengah meningkatnya ketegangan global.