Menjaga Defisit APBN 2026: Ekonom Ingatkan Risiko Belanja Agresif

Uptodai.com - Menjaga defisit APBN 2026 kini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di tengah tren belanja negara yang terus melonjak tajam. Berdasarkan data terbaru, realisasi belanja hingga April 2026 telah menembus angka Rp 815 triliun atau naik signifikan sebesar 21,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan yang cukup drastis ini memicu kekhawatiran mengenai kesehatan ruang fiskal negara dalam jangka panjang.

Jika pola pengeluaran ini tidak segera dikendalikan, pemerintah berisiko menghadapi tekanan anggaran yang lebih berat di sisa tahun berjalan. Para ahli mengingatkan bahwa ketergantungan pada belanja pemerintah sebagai motor utama ekonomi dapat menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru agar stabilitas keuangan tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.

Ancaman Defisit Melampaui Batas Aman

Head of Center Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufiqurrahman, menyoroti bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 saja sudah menyentuh angka 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dianggap sangat riskan karena sudah mendekati ambang batas psikologis satu persen hanya dalam tiga bulan pertama. Rizal memperingatkan bahwa jika agresivitas belanja ini terus berlanjut tanpa kendali, target defisit tahunan maksimal tiga persen akan sangat sulit dipertahankan.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara agar memberikan dampak nyata. Ia juga menambahkan bahwa sisa tiga kuartal ke depan menyimpan ketidakpastian ekonomi global yang bisa sewaktu-waktu menekan penerimaan negara. Tanpa adanya stimulus yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, beban fiskal ini justru akan menjadi bumerang bagi stabilitas makroekonomi nasional.

Kondisi fiskal yang kian menyempit menuntut adanya prioritas belanja yang lebih ketat dan terukur oleh kementerian terkait. Jika pemerintah tetap memaksakan pola belanja fantastis seperti di awal tahun, maka ruang gerak untuk merespons krisis di masa depan akan semakin terbatas. Hal ini tentu menjadi sinyal kuning bagi pengelola kebijakan fiskal di tanah air.

Menggeser Fokus dari Konsumsi ke Sektor Produktif

Pengamat ekonomi ini menilai bahwa ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada mesin belanja pemerintah membuat biaya pertumbuhan menjadi sangat mahal. Strategi menggenjot fiskal hingga dua digit dianggap bukan solusi jangka panjang yang sehat bagi struktur ekonomi nasional. Alih-alih hanya menopang konsumsi jangka pendek, pemerintah seharusnya mengarahkan anggaran untuk menciptakan efek pengganda atau multiplier effect yang lebih luas.

Sektor-sektor produktif harus mendapatkan porsi stimulus yang lebih besar agar mampu menggerakkan roda ekonomi secara mandiri tanpa terus disuntik dana APBN. Rizal menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap program pemerintah agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang sia-sia. Transformasi kebijakan fiskal menjadi kunci utama agar Indonesia tidak terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang semu dan rapuh.

Langkah ini juga mencakup penguatan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Dengan mengalihkan fokus ke sektor yang lebih produktif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran negara berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini jauh lebih efektif daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan melalui belanja konsumtif.

Tantangan Investasi dan Produktivitas Nasional

Di sisi lain, sektor investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,09 persen. Meskipun memberikan kontribusi kedua terbesar terhadap PDB, struktur investasi saat ini dinilai masih bersifat volatil atau mudah berubah. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan yang tinggi di atas kertas semata.

Penguatan daya tahan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan industri manufaktur jauh lebih krusial untuk menghadapi tantangan global. Rizal menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada fundamental ekonomi yang kuat daripada sekadar mengandalkan stimulus fiskal yang agresif. Peningkatan kualitas investasi asing dan domestik harus menjadi prioritas untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Dengan memperkecil celah antara capaian makro dan realitas di lapangan, ekonomi Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih berkualitas dan inklusif. Langkah preventif dalam menjaga defisit APBN 2026 akan menentukan arah kemakmuran masyarakat di masa depan. Kedisiplinan anggaran menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk tetap tegak di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.