Pemerintah Kebut Pemulihan Pascabencana Sumatra Jelang 2026

Uptodai.com - Pemerintah menunjukkan komitmen luar biasa dengan menggenjot Pemulihan Pascabencana Sumatra Jelang 2026. Seluruh jajaran petugas di lapangan dipastikan tidak mengambil cuti libur Natal dan Tahun Baru demi mempercepat langkah tanggap darurat di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan bantuan dan pembangunan infrastruktur sementara berjalan tanpa hambatan. Kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan jaminan bahwa proses pemulihan tidak akan terhenti, bahkan saat momen krusial pergantian tahun.

Status Transisi Darurat Ditetapkan di 13 Wilayah Terdampak

Pratikno menjelaskan, saat ini total 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah resmi menetapkan status transisi dari darurat menuju pemulihan. Penetapan status ini menjadi sinyal penting bahwa daerah mulai beralih dari fase penyelamatan ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi awal.

Rinciannya mencakup empat kabupaten/kota di Provinsi Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap diambil untuk memastikan keamanan dan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Provinsi Aceh, misalnya, mengambil langkah konservatif dengan memperpanjang fase tanggap darurat di 11 kabupaten lainnya. Keputusan ini diambil guna memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana secara maksimal, sekaligus mempersiapkan daerah agar benar-benar siap memasuki fase pemulihan yang lebih terstruktur.

Percepatan Pembangunan Huntara dan Huntap Menjelang Tahun Baru

Percepatan penanganan darurat juga terlihat dari progres pembangunan hunian bagi warga terdampak. Pemerintah secara serentak mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) meskipun memasuki momen libur panjang akhir tahun.

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya menjadi wilayah yang paling progresif karena sudah memasuki tahap pembangunan huntara. Kecepatan ini menjadi tolok ukur bagi daerah lain yang masih tertinggal dalam proses pemulihan infrastruktur dasar.

Sementara itu, enam kabupaten lain, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih berjuang dalam tahap pematangan lahan. Pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara menjadi prioritas utama sebelum konstruksi fisik dapat dimulai secara penuh. Bahkan, dua kabupaten lain, Aceh Timur dan Nagan Raya, masih berada dalam proses identifikasi lahan yang layak dan aman.

Progres Pembangunan Hunian di Sumatra Utara dan Sumatra Barat

Pembangunan hunian tetap dan sementara di Sumatra Utara menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebanyak empat kabupaten dan kota di Sumut, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat, kini telah memasuki proses konstruksi huntara dan huntap.

Di Sumatra Barat, fokus utama juga diarahkan pada penyediaan huntara secepatnya untuk menampung para pengungsi. Lima kabupaten dilaporkan sedang berproses membangun unit-unit hunian. Kabupaten Pesisir Selatan misalnya, sedang menggarap 8 unit huntara, disusul Lima Puluh Kota untuk tiga kopel.

Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan 7 kopel atau setara 17 unit huntara, sementara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam masing-masing sedang mengerjakan 1 dan 2 kopel. Upaya masif ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembalikan kehidupan normal masyarakat sebelum tahun 2026 berjalan penuh.

Menko PMK menegaskan bahwa pengorbanan waktu libur seluruh petugas lapangan adalah wujud dedikasi. Mereka memastikan setiap korban bencana mendapatkan haknya untuk hidup layak dan aman, segera setelah bencana besar melanda wilayah tersebut.