IUPK Freeport Diperpanjang, RI Kantongi Rp90 Triliun per Tahun

Uptodai.com - Perpanjangan IUPK Freeport Indonesia resmi memasuki babak baru setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis di Washington, D.C., Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi bersejarah tersebut pada 18 Februari 2026 yang menandai komitmen jangka panjang antara pemerintah dan raksasa tambang tersebut.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta operasional bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Melalui kesepakatan ini, pemerintah Indonesia juga memiliki peluang besar untuk menambah porsi kepemilikan saham sebesar 12 persen di masa mendatang.

Dampak Ekonomi dan Penerimaan Negara Rp90 Triliun

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menegaskan bahwa perpanjangan izin ini merupakan langkah krusial untuk menjamin keberlanjutan investasi di tanah air. Berdasarkan perhitungan saat ini, perpanjangan IUPK Freeport Indonesia diproyeksikan memberikan kontribusi fantastis bagi kas negara secara konsisten.

Angka penerimaan negara diperkirakan mampu menembus US$6 miliar atau setara dengan Rp90 triliun setiap tahunnya. Estimasi ini mengacu pada stabilitas harga komoditas global yang diprediksi tetap kuat di pasar internasional dalam beberapa tahun ke depan.

Tony merinci bahwa dari total kontribusi tersebut, sekitar Rp14 triliun akan mengalir langsung ke pemerintah daerah di Papua. Dana segar ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan standar kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Keberlanjutan Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat

Selain aspek finansial, kelanjutan operasional PTFI juga menjadi jaminan bagi nasib puluhan ribu pekerja terampil. Saat ini, setidaknya ada 30 ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada aktivitas pertambangan di Grasberg.

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal guna mendorong roda ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan bagi putra-putri daerah di Papua.

Program pengembangan masyarakat juga mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar dalam draf kesepakatan baru ini. PTFI memproyeksikan alokasi dana hingga Rp2 triliun per tahun khusus untuk berbagai program pemberdayaan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Komitmen Konstitusi untuk Kemakmuran Rakyat

Seluruh poin dalam kesepakatan ini diklaim telah merujuk sepenuhnya pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Prinsip utamanya adalah memastikan sumber daya alam dikelola secara profesional untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kerja sama strategis ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global, terutama untuk kebutuhan industri masa depan. Dengan adanya kepastian operasional hingga pasca 2041, Indonesia memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di hadapan para investor global.

Pemerintah berharap momentum ini dapat menjadi pemicu bagi peningkatan investasi di sektor hilirisasi mineral lainnya. Dengan pengelolaan yang transparan, kekayaan alam Papua diharapkan terus menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif.