Uptodai.com - Gelombang krisis ekonomi kembali menghantam Negeri Sakura setelah lebih dari 5.300 perusahaan Jepang bangkrut sepanjang semester pertama tahun 2026. Laporan terbaru dari Tokyo Shoko Research mencatat sebanyak 5.346 korporasi terpaksa gulung tikar dalam enam bulan pertama tahun ini. Angka fantastis ini menandai rekor tertinggi kasus kebangkrutan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Sebagian besar entitas yang terdampak merupakan pelaku usaha mikro dengan jumlah pekerja di bawah sepuluh orang.

Mayoritas bisnis yang mengalami likuidasi ini memiliki modal kerja yang sangat terbatas, yakni di bawah 10 juta yen. Akibatnya, hantaman badai ekonomi kali ini dirasakan paling berat oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Berbeda dengan korporasi raksasa yang memiliki bantalan finansial kuat, UKM tidak lagi mampu bertahan di tengah ketidakpastian pasar. Kondisi ini sekaligus mengakhiri era ketahanan semu yang sebelumnya ditopang oleh stimulus fiskal pemerintah.

Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar dengan menyumbang hampir sepertiga dari total kasus kebangkrutan nasional. Bisnis kuliner seperti restoran, toko makanan, hingga industri akomodasi dan perhotelan menjadi kelompok yang paling rentan kolaps. Pembatasan pengeluaran konsumen pasca-pandemi dan inflasi yang terus menggerogoti margin keuntungan mempercepat kejatuhan sektor ini. Banyak pemilik usaha yang akhirnya memilih menyerah daripada menanggung kerugian operasional yang terus membengkak.

Selain sektor jasa, industri konstruksi dan perdagangan juga mengalami tekanan yang tidak kalah hebat. Para pekerja mandiri seperti tukang kayu, tukang cat, tukang ledeng, hingga kontraktor listrik skala kecil menjadi korban utama. Sementara itu, kontraktor berskala besar masih relatif mampu bertahan berkat kontrak jangka panjang yang stabil. Fenomena kebangkrutan massal ini terjadi merata di hampir seluruh wilayah prefektur di Jepang.

Penyebab Utama dan Pergeseran Kebijakan Moneter

Para analis menilai bahwa situasi ini diperparah oleh langkah Bank of Japan (BOJ) yang mulai meninggalkan kebijakan suku bunga negatif. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan “zombie” di Jepang bertahan hidup hanya mengandalkan pinjaman murah tanpa bunga. Ketika era uang longgar ini berakhir, biaya pinjaman meningkat dan mencekik likuiditas perusahaan yang sudah rapuh. Transisi kebijakan moneter ini akhirnya memicu seleksi alam yang kejam di dunia usaha.

Meskipun demikian, penyebab utama dari fenomena perusahaan Jepang bangkrut ini bukanlah melemahnya nilai tukar yen secara langsung, melainkan buruknya kinerja penjualan. Tokyo Shoko Research mengungkapkan bahwa hampir 75 persen kasus kebangkrutan disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi sepanjang tahun lalu telah menggerogoti pendapatan riil rumah tangga secara signifikan. Akibatnya, masyarakat lebih memilih menahan belanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok saja.

Ketergantungan Jepang yang sangat tinggi terhadap impor energi, pangan, dan bahan baku industri juga menjadi bumerang. Konflik geopolitik yang berkepanjangan di Asia Barat kian memperburuk rantai pasok global dan memicu lonjakan harga komoditas. Pelemahan nilai tukar yen terhadap dolar AS semakin melipatgandakan biaya impor yang harus ditanggung produsen lokal. Tekanan ganda ini memaksa ribuan produsen menaikkan harga jual produk mereka sejak pertengahan tahun ini.

Meskipun upah nominal pekerja di Jepang dilaporkan telah mengalami kenaikan sebesar 3 persen, daya beli riil masyarakat baru menunjukkan tanda pemulihan yang sangat lambat. Pengeluaran rumah tangga riil bahkan tercatat terus menyusut selama enam bulan berturut-turut hingga pertengahan tahun 2026. Jika tren penurunan konsumsi domestik ini terus berlanjut, jumlah pelaku usaha kecil yang gulung tikar diprediksi akan terus bertambah hingga akhir tahun. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema besar antara mengendalikan inflasi atau menyelamatkan sektor UKM.