Uptodai.com - Aksi unjuk rasa besar-besaran baru-baru ini mengguncang wilayah pesisir barat laut Albania, di mana warga lokal secara terang-terangan menolak proyek menantu Trump di Albania yang dinilai merugikan masyarakat. Sekitar 200 demonstran yang marah nekat merobohkan pagar logam dan kawat berduri yang mengelilingi lokasi pembangunan resor mewah tersebut pada Sabtu (13/6/2026). Kemarahan ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam terhadap dampak kerusakan lingkungan di kawasan pantai Adriatik yang sangat sensitif.

Ketegangan ini sebenarnya telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir akibat maraknya proyek wisata premium yang didukung oleh investor asing. Salah satu proyek yang paling disorot adalah rencana pembangunan resor mewah oleh perusahaan milik Jared Kushner, menantu mantan Presiden AS Donald Trump, di dekat wilayah Vlora. Kawasan tersebut dikenal luas secara global sebagai habitat penting bagi burung flamingo dan lokasi peneluran penyu yang dilindungi.

Dampak Investasi Asing dan Sengketa Lahan

Masuknya investasi bernilai jutaan dolar dari perusahaan Affinity Partners milik Kushner ini memang memicu perdebatan sengit di Albania. Pemerintah setempat gencar mempromosikan negara tersebut sebagai destinasi wisata elite baru di Eropa demi mendongkrak perekonomian nasional. Namun, kebijakan ini sering kali mengabaikan hak-hak kepemilikan tanah tradisional warga lokal yang telah menetap di sana selama beberapa generasi.

Di Desa Rrjoll, warga lokal mengklaim bahwa pembangunan resor bintang lima tersebut berdiri di atas tanah ulayat yang disita secara sepihak oleh pemerintah. Sambil mengibarkan bendera nasional Albania, massa meneriakkan slogan revolusi sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai perampasan tanah. Bentrokan kecil dengan aparat kepolisian sempat pecah, meski petugas akhirnya membiarkan warga merobohkan pagar pembatas.

Salah satu perwakilan pemilik tanah, Zeke Nikolle Shullani, menegaskan bahwa aksi protes ini tidak akan berhenti sampai ada kejelasan ganti rugi. Menurutnya, ada sekitar 200 kepala keluarga yang kini kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah mereka akibat proyek ini. Warga merasa dikhianati karena pihak pengembang maupun pemerintah sama sekali tidak pernah melakukan konsultasi publik sebelum proyek dimulai.

Kebijakan Investor Khusus yang Kontroversial

Pemerintah Albania dituduh menyalahgunakan undang-undang investasi strategis demi memuluskan jalan bagi para konglomerat asing. Status “investor khusus” yang diberikan kepada pengembang lokal mitra Kushner dinilai memberikan hak istimewa yang mengesampingkan hukum lingkungan dan agraria setempat. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa privatisasi pantai publik akan semakin meluas dan menutup akses bagi masyarakat umum.

Nikolin Markpalaj, pemilik tanah lainnya, memperingatkan bahwa situasi di lapangan bisa menjadi jauh lebih kacau jika pemerintah terus menutup mata. Ia mendesak adanya dialog terbuka guna mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terdampak langsung. Jika tuntutan kompensasi dan perlindungan lingkungan diabaikan, warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar di ibu kota Tirana.