DPR: Reformasi Polri Penegakan Hukum Kunci Transparansi

Uptodai.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menyoroti pentingnya reformasi Polri penegakan hukum sebagai prasyarat utama mewujudkan institusi yang profesional dan transparan di mata publik. Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI, menegaskan bahwa wajah kepolisian adalah cerminan negara yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Oleh karena itu, isu pembenahan internal Korps Bhayangkara ini tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan internal semata. Azis menekankan bahwa dampaknya terasa langsung pada kualitas kehidupan sehari-hari rakyat. Selama ini, ketika terjadi kasus yang merusak citra institusi, respons yang diberikan seringkali hanya berhenti pada penindakan oknum atau individu yang bersalah.

Reformasi Polri Penegakan Hukum Bukan Sekadar Sanksi Individu

Politikus Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa reformasi sejati harus diarahkan pada perbaikan struktural yang menyentuh akar permasalahan. Perubahan harus meliputi bagaimana kewenangan operasional dikelola, bagaimana keputusan strategis diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi internal bekerja efektif saat terjadi penyimpangan di lapangan.

Institusi kepolisian memang memerlukan diskresi agar dapat bertindak cepat dan responsif dalam situasi darurat. Namun, diskresi tanpa batasan yang jelas justru menjadi celah besar yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Ketidakpastian ini seringkali memicu pertanyaan kritis dari publik.

Transparansi dan Konsistensi Penanganan Perkara

Masyarakat kerap kali mempertanyakan mengapa penanganan suatu kasus bisa berjalan sangat cepat dan mendapat perhatian masif, sementara kasus lain yang serupa justru berjalan lambat atau bahkan mengendap tanpa kejelasan progres. Situasi kontradiktif semacam ini bukan sekadar masalah persepsi publik, melainkan indikasi kuat bahwa standar operasional dan prosedur (SOP) belum diterapkan secara transparan dan konsisten di semua lini.

Azis menambahkan, peran Tim Reformasi Polri sangat krusial dalam mengatasi isu ini. Reformasi harus fokus pada pembenahan sistem penanganan perkara agar lebih terbuka, mulai dari kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan yang pasti, hingga jaminan akses informasi yang memadai bagi pelapor maupun korban.

Penyimpangan dalam prosedur ini seringkali menjadi titik awal erosi kepercayaan publik. Ketika proses hukum terasa bias dan tidak seragam, legitimasi institusi penegak hukum akan menurun drastis. Oleh karena itu, konsistensi prosedur wajib menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi.

Memperkuat Pengawasan dan Menegakkan Meritokrasi

Selain pembenahan prosedur, mekanisme pengaduan masyarakat juga wajib diperkuat secara substansial. Sistem pengaduan tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka, tetapi harus benar-benar kredibel dan dipercaya karena mampu menindaklanjuti setiap laporan secara objektif dan adil tanpa pandang bulu.

Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal tidak boleh diartikan sebagai upaya pelemahan institusi. Sebaliknya, pengawasan yang kuat dan independen justru akan melindungi mayoritas anggota Polri yang telah bekerja dengan integritas tinggi. Hal ini memastikan bahwa profesionalisme menjadi norma baku, sementara penyimpangan adalah pengecualian yang ditindak tegas.

Meritokrasi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi fokus utama reformasi. Ini mencakup sistem promosi, mutasi, dan penilaian kinerja yang didasarkan pada prinsip meritokrasi yang ketat. Sistem ini harus berjalan konsisten, menghilangkan pengaruh relasi personal atau kekuasaan informal dalam penentuan karier.

Ketika meritokrasi ditegakkan, loyalitas aparat akan tertuju sepenuhnya pada institusi dan hukum yang berlaku. Penegakan meritokrasi adalah fondasi esensial untuk membangun budaya organisasi yang sehat dan mampu meraih kepercayaan publik secara berkelanjutan. Reformasi kepolisian yang berhasil akan menciptakan efek berantai positif, yaitu peningkatan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pada akhirnya, peningkatan kredibilitas negara di mata warganya.