Said Iqbal Siapkan Usulan Formula Upah Minimum untuk Prabowo

Uptodai.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tengah mempersiapkan usulan formula upah minimum yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini diambil setelah dirinya resmi dilantik sebagai salah satu penasihat khusus presiden di Istana Negara. Said menilai bahwa sistem pengupahan yang berlaku saat ini memerlukan evaluasi total agar lebih mencerminkan keadilan bagi para pekerja. Melalui posisi barunya, ia berkomitmen untuk menjembatani kepentingan buruh dengan kebijakan strategis pemerintah.

Menurutnya, perhitungan Komponen Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah sangat tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan asumsi konsumsi bulanan yang hanya mengalokasikan 0,75 kilogram daging dan lima potong ikan segar bagi pekerja. Standar tersebut dinilai sangat tidak masuk akal dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan gizi pekerja modern secara layak. Perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini menuntut adanya revisi menyeluruh terhadap komponen penentu upah tersebut.

Selain masalah pangan, Said juga menyoroti pergeseran kebutuhan hidup yang kini mencakup biaya pendidikan anak, kuota internet, hingga cicilan rumah tinggal. Kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier ini kini telah bergeser menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa diabaikan oleh para buruh. Tanpa adanya penyesuaian formula, daya beli masyarakat dikhawatirkan akan terus merosot di tengah laju inflasi yang kian tak terbendung. Oleh karena itu, reformasi regulasi pengupahan menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan.

Menyeimbangkan Kesejahteraan Buruh dan Iklim Investasi

Upaya perbaikan regulasi ini tentu menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan pemerintahan baru. Said Iqbal menegaskan bahwa usulan yang ia bawa tidak bermaksud untuk membebani para pelaku usaha atau merusak iklim investasi di Indonesia. Ia sangat menyadari bahwa roda perekonomian nasional tidak akan dapat berputar secara optimal jika operasional perusahaan terganggu. Oleh karena itu, kebijakan yang dirumuskan nantinya harus mampu memberikan ruang tumbuh yang seimbang bagi dunia bisnis.

Tantangan Regulasi Ketenagakerjaan ke Depan

Selain persoalan upah tahunan, fokus perjuangan kelompok buruh ke depan juga akan tertuju pada pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Proses legislasi ini diprediksi akan berjalan cukup alot mengingat banyaknya kepentingan sektoral yang saling bersinggungan di dalamnya. Berbekal latar belakang akademis dan tesis magister di bidang terkait, Said optimis dapat memberikan analisis kebijakan yang komprehensif kepada presiden. Formulasi yang tepat diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional secara berkelanjutan.