Agrinas Tunda Impor 105 Ribu Kendaraan dari India Sesuai Arahan DPR

Uptodai.com - PT Agrinas Pangan Nusantara secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan penundaan impor kendaraan dari India guna mendukung penguatan industri dalam negeri. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memprioritaskan potensi manufaktur lokal dalam pengadaan armada operasional.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan komitmennya untuk setia pada kepentingan rakyat dan negara. Ia menyebut bahwa pihaknya akan mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemerintah maupun legislatif terkait operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Joao memastikan bahwa loyalitas perusahaan sepenuhnya tertuju pada kebijakan yang membawa dampak positif bagi kemandirian ekonomi nasional.

DPR Minta Evaluasi Mendalam Terkait Penundaan Impor Kendaraan dari India

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi sosok sentral yang menyuarakan pesan penundaan ini di kompleks parlemen baru-baru ini. Dasco menilai bahwa rencana pengadaan kendaraan dalam skala besar tersebut harus menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerja luar negeri. Menurutnya, Presiden perlu membahas secara rinci mengenai kesiapan teknis dan dampak ekonomi sebelum langkah impor benar-benar dieksekusi.

Pihak legislatif memandang bahwa perhitungan matang sangat diperlukan agar kebijakan ini tidak mencederai industri otomotif dalam negeri yang sedang berkembang. Dasco menekankan pentingnya mendengarkan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pelaku industri manufaktur di tanah air. Hal ini bertujuan agar pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) benar-benar tepat sasaran dan memberdayakan sumber daya lokal.

Rencana Pengadaan Kendaraan Niaga Skala Besar

Sebelum munculnya arahan penundaan ini, Agrinas Pangan Nusantara telah menjalin komunikasi dengan dua raksasa otomotif asal India. Mahindra & Mahindra Ltd (M&M) direncanakan akan memasok sekitar 35.000 unit Scorpio Pik Up pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, Tata Motors Limited juga telah mengumumkan kesepakatan untuk menyediakan 70.000 unit kendaraan niaga lainnya guna mendukung logistik pedesaan.

Total 105.000 unit kendaraan tersebut sedianya akan digunakan untuk memperkuat aktivitas pertanian dan distribusi pangan di tingkat desa. Namun, dengan adanya dinamika kebijakan terbaru, rencana ini kini berada dalam status ditunda hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Fokus utama saat ini adalah memastikan apakah kebutuhan armada tersebut dapat dipenuhi oleh pabrikan yang beroperasi di dalam negeri.

Dukungan Kementerian Perindustrian Terhadap Manufaktur Lokal

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap rencana impor massal kendaraan pikap tersebut. Beliau menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki kapasitas produksi yang sangat mumpuni untuk membuat kendaraan niaga secara mandiri. Keberadaan pabrik-pabrik otomotif di tanah air seharusnya menjadi pilihan utama dalam pengadaan aset negara maupun organisasi binaan pemerintah.

Agus memaparkan data yang cukup signifikan mengenai potensi ekonomi jika pengadaan 70.000 unit pikap dialihkan ke produksi lokal. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi ke belakang atau backward linkage hingga mencapai angka Rp27 triliun. Nilai yang fantastis ini mencakup penyerapan tenaga kerja, penggunaan komponen lokal, hingga penguatan rantai pasok industri kecil dan menengah di sektor otomotif.

Dengan adanya penundaan impor kendaraan dari India ini, diharapkan ada ruang bagi industri otomotif nasional untuk membuktikan taringnya. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kemandirian industri. Ke depannya, sinergi antara lembaga pemerintah, DPR, dan pelaku usaha diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada produk buatan anak bangsa.