Harga Mobil Listrik Berpotensi Naik Tanpa Insentif Pajak 2026

Uptodai.com - Harga mobil listrik berpotensi naik secara signifikan apabila pemerintah tidak segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan insentif pajak. Kondisi ini menjadi sorotan tajam bagi para pelaku industri otomotif yang tengah berupaya mempercepat transisi energi di Indonesia. Tanpa payung hukum yang jelas, konsumen kemungkinan besar harus merogoh kocek lebih dalam untuk meminang kendaraan ramah lingkungan.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan berbagai kemudahan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di tanah air. Namun, memasuki periode 2026, nasib insentif tersebut masih menggantung dan memicu kekhawatiran di kalangan produsen maupun calon pembeli. Jika kebijakan pendukung ini berhenti, maka harga jual di tingkat diler otomatis akan terkoreksi mengikuti beban pajak normal.

Nasib Mobil Listrik Impor dan Syarat Perakitan Lokal

Saat ini, kebijakan insentif sudah mulai mengerucut pada kewajiban lokalisasi produksi bagi para pemegang merek. Seluruh insentif pajak untuk mobil listrik kategori CBU (Completely Build Up) atau impor utuh, seperti bea masuk dan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), kini telah dihapuskan. Langkah tegas ini bertujuan agar pabrikan otomotif global tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga basis produksi.

Pabrikan yang ingin tetap menikmati fasilitas fiskal wajib merakit kendaraannya di dalam negeri dengan memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kementerian Perindustrian menetapkan ambang batas TKDN sebesar 40 persen untuk periode 2024 hingga 2026. Angka tersebut rencananya akan terus meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya demi memperkuat struktur industri komponen lokal.

Peneliti dari LPEM FEB Universitas Indonesia, Dr. Riyanto, menjelaskan bahwa insentif untuk kendaraan rakitan lokal atau CKD (Completely Knocked Down) memiliki nilai yang sangat besar. Komponen insentif tersebut mencakup PPN sebesar 12 persen dan PPnBM yang mencapai angka 15 persen. Fasilitas ini menjadi kunci utama mengapa harga mobil listrik saat ini bisa bersaing dengan mobil konvensional.

Dampak Kenaikan Harga Terhadap Daya Beli Masyarakat

Riyanto menekankan bahwa produsen yang mampu memenuhi syarat TKDN semestinya mendapatkan fasilitas tersebut secara otomatis. Jika skema ini tidak berjalan, maka akan terjadi lonjakan harga yang sangat drastis bagi konsumen akhir. Total kenaikan harga bisa mencapai sekitar 27 persen, yang merupakan akumulasi dari hilangnya insentif PPN dan PPnBM tersebut.

Kenaikan harga setinggi itu tentu akan memberikan dampak domino yang negatif terhadap angka penjualan nasional. Berdasarkan riset LPEM UI, terdapat korelasi yang sangat kuat antara harga jual dengan minat beli masyarakat. Setiap kenaikan harga sebesar 1 persen, maka potensi penurunan volume penjualan juga akan berada di angka 1 persen.

Apabila harga mobil listrik berpotensi naik hingga 30 persen, maka industri harus bersiap menghadapi penurunan penjualan dengan persentase yang sama. Hal ini menjadi dilema besar bagi produsen yang belum memiliki fasilitas perakitan di Indonesia. Mereka terpaksa memilih antara menaikkan harga jual atau memangkas margin keuntungan demi menjaga volume pasar.

Produsen Menanti Kepastian Regulasi Pemerintah

Ketidakpastian mengenai arah kebijakan insentif pajak mobil listrik 2026 membuat beberapa produsen baru mengambil langkah hati-hati. Salah satunya adalah Jaecoo Indonesia yang saat ini memilih untuk memantau perkembangan regulasi sambil memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Mereka menyadari bahwa harga yang kompetitif adalah senjata utama untuk memenangkan hati konsumen Indonesia.

Head of Marketing Jaecoo Indonesia, Ilham Pratama, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan nilai terbaik bagi para pelanggan. Perusahaan akan mengikuti setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait skema perpajakan kendaraan listrik. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional bisnis tetap berjalan stabil di tengah transisi kebijakan fiskal.

Kepastian regulasi menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik di masa depan. Tanpa dukungan insentif yang berkelanjutan, target net zero emission melalui sektor transportasi mungkin akan lebih sulit tercapai. Pemerintah diharapkan segera merilis aturan turunan guna memberikan rasa aman bagi investor dan kemudahan bagi masyarakat luas.