Industri Komponen Protes Impor Mobil Pikap India Rp24 Triliun

Uptodai.com - Industri komponen otomotif nasional saat ini tengah berada dalam kondisi siaga menyusul rencana importasi kendaraan niaga secara besar-besaran dari India. Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105 ribu unit pikap tersebut memicu gelombang protes dari para pelaku usaha lokal. Nilai anggaran yang fantastis mencapai Rp24,66 triliun seharusnya bisa menjadi stimulus besar bagi pertumbuhan ekonomi domestik jika dikelola dengan tepat.

Keputusan untuk mendatangkan unit secara utuh (CBU) justru dianggap mengancam keberlangsungan ekosistem manufaktur di tanah air. Padahal, para pelaku industri lokal mengklaim memiliki kapasitas produksi yang sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional desa. Kekecewaan ini muncul karena kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dampak Impor Mobil Pikap India Terhadap Sektor Lokal

Rencana pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini secara langsung memberikan tekanan psikologis dan ekonomi bagi para vendor lokal. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa langkah importasi ini memberikan dampak signifikan. Penurunan angka perakitan domestik otomatis akan mengurangi permintaan pasokan komponen dari industri kecil dan menengah.

Saat ini, utilisasi produksi manufaktur suku cadang kendaraan di Indonesia masih berada pada kisaran 60 hingga 70 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih tersedia ruang kapasitas yang sangat luas untuk menyerap pesanan dalam jumlah besar. Jika pesanan dialihkan ke produk impor, maka potensi optimalisasi pabrik-pabrik lokal akan hilang begitu saja di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Selain masalah utilisasi pabrik, ancaman nyata juga membayangi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada rantai pasok otomotif. Reni menyebutkan setidaknya ada sekitar 6.000 pekerja yang terdampak langsung sepanjang rantai pasok industri komponen jika proyek ini tetap berjalan tanpa melibatkan produsen lokal. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor manufaktur.

Kesiapan Manufaktur Suku Cadang Kendaraan Hadapi Kebutuhan Desa

Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) menegaskan bahwa anggota mereka sudah sangat siap mendukung program pemerintah. Asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun ini menaungi sekitar 110 IKM yang bergerak di berbagai bidang spesialisasi. Mereka memproduksi komponen mulai dari bahan metal, plastik, karet, hingga sistem insulasi non-woven yang berkualitas tinggi.

Para anggota PIKKO selama ini telah menjadi bagian vital dalam ekosistem Original Equipment Manufacturer (OEM) serta pemasok Tier 1 bagi kendaraan roda dua dan roda empat. Dengan rekam jejak tersebut, kemampuan teknis mereka dalam memproduksi komponen pikap sudah tidak perlu diragukan lagi. Industri lokal mampu memproduksi mould & dies serta karpet kendaraan dengan standar internasional yang ketat.

Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami urgensi pengadaan kendaraan untuk kebutuhan di pedesaan. Namun, ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak seharusnya dilakukan dengan cara impor 100 persen dari India. Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi perakitan lokal agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di dalam negeri.

Urgensi Penguatan TKDN dalam Pengadaan Kendaraan Niaga

Penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN yang tinggi merupakan kunci utama kemandirian industri otomotif nasional. Jika impor mobil pikap India tetap dipaksakan, maka ekosistem industri yang sudah terbangun selama puluhan tahun terancam mengalami disrupsi. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak di lapangan dengan perlindungan terhadap industri manufaktur domestik.

Integrasi antara kebutuhan koperasi desa dan kemampuan industri komponen lokal sebenarnya bisa menjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. Melalui perakitan di dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendapatkan unit kendaraan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi ribuan keluarga pekerja. Langkah ini juga akan merangsang inovasi teknologi di tingkat IKM agar semakin kompetitif di pasar global.

Oleh karena itu, PIKKO berharap ada peninjauan ulang terhadap skema pengadaan kendaraan operasional desa tersebut. Pelibatan industri komponen dalam negeri dalam proses produksi akan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN memberikan dampak berganda bagi masyarakat luas. Keberpihakan pada produk lokal adalah harga mati untuk menjaga kedaulatan industri otomotif Indonesia di masa depan.