Harga Pertamax Naik, Konsumsi BBM Subsidi Meningkat

Uptodai.com - Fenomena konsumsi BBM subsidi meningkat kini menjadi perhatian serius setelah PT Pertamina Patra Niaga mencatat lonjakan permintaan pada produk Pertalite dan Biosolar. Pergeseran pola konsumsi masyarakat ini terjadi secara signifikan pasca-penyesuaian harga pada lini bahan bakar non-subsidi. Lonjakan tersebut mulai terlihat jelas sejak penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter diterapkan pada pertengahan April 2026.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengonfirmasi perubahan tren ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI. Ia menjelaskan bahwa masyarakat cenderung beralih ke BBM subsidi demi menghemat pengeluaran transportasi harian. Akibatnya, porsi penjualan bensin non-subsidi mengalami penurunan mendalam sementara BBM PSO terus diburu konsumen.

Pergeseran Komposisi Penggunaan Pertalite dan Pertamax

Berdasarkan data Pertamina, konsumsi BBM bersubsidi pada Juni 2026 melonjak hingga 9,4 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sebelum penyesuaian harga, porsi Pertalite berada di angka 75 persen dari total konsumsi gasoline sepanjang Januari hingga Mei 2026. Namun, angka tersebut bergeser naik menjadi 80 persen, yang menandakan sekitar 5 persen pengguna bensin resmi migrasi ke Pertalite.

Sebaliknya, tingkat penyerapan produk Pertamax Series justru terperosok hingga hampir 18 persen dari angka normal harian. Kondisi ini dipicu oleh selisih harga yang kian lebar antara produk subsidi dan non-subsidi. Para pemilik kendaraan pribadi berupaya menekan pengeluaran dengan memilih bahan bakar yang lebih ekonomis di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi.

Kenaikan Permintaan Biosolar dan Sektor Industri

Tren serupa juga melanda segmen bahan bakar diesel, di mana porsi permintaan Biosolar merangkak naik dari 93 persen menjadi 94,2 persen. Sementara itu, penjualan lini produk Dex Series seperti Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,4 persen. Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh kendaraan pribadi, tetapi juga dari sektor pelaku usaha.

Eko mengungkapkan bahwa beralihnya sebagian kendaraan sektor industri untuk mengonsumsi Biosolar turut menjadi pemicu utama kenaikan tersebut. Imbasnya, beban penyaluran Solar subsidi kian berat dan berpotensi menekan kuota tahunan yang ditetapkan pemerintah. Praktik migrasi sektor komersial ke produk subsidi ini kini menjadi sorotan penting dalam evaluasi pengawasan distribusi.

Tantangan Kuota dan Pengawasan Distribusi BBM

Meningkatnya beban BBM subsidi menuntut langkah antisipasi cepat agar kuota nasional tidak jebol sebelum akhir tahun anggaran. Pemerintah bersama Pertamina terus mendorong efektivitas pengawasan melalui sistem digitalisasi dan pengetatan kriteria penerima BBM subsidi. Tanpa pembatasan yang tegas, lonjakan migrasi ini dikhawatirkan dapat membengkakkan beban belanja subsidi energi pada APBN.

Para pengamat energi juga mengingatkan pentingnya edukasi bagi masyarakat mampu agar tetap menggunakan BBM non-subsidi yang sesuai spesifikasi mesin kendaraan modern. Selain meminimalisir risiko kerusakan mesin akibat nilai oktan yang tidak sesuai, langkah ini membantu menjaga keadilan akses energi bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.