10 Negara Tersulit Dapat Kewarganegaraan, Butuh Puluhan Tahun

Uptodai.com - Mendapatkan status warga negara tersulit dapat kewarganegaraan seringkali menjadi mimpi yang sangat sulit diwujudkan bagi banyak imigran. Sementara sebagian besar negara di dunia menawarkan jalur naturalisasi yang jelas, beberapa negara justru menerapkan aturan yang sangat ketat, bahkan terkesan mustahil untuk dipenuhi.

Persyaratan ini biasanya melibatkan periode tinggal yang sangat lama, kemampuan bahasa yang sempurna, hingga integrasi budaya dan politik yang mendalam. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga identitas nasional, mengontrol populasi, atau memastikan hanya individu dengan kontribusi luar biasa yang dapat bergabung. Berikut adalah daftar 10 negara yang terkenal paling sulit memberikan status kewarganegaraan kepada warga asing.

Daftar 10 Negara dengan Syarat Naturalisasi Paling Ketat

1. Qatar

Qatar termasuk negara yang paling eksklusif dalam hal pemberian kewarganegaraan. Negara yang kaya raya berkat cadangan minyak dan gas alam ini menetapkan proses naturalisasi yang sangat rumit dan panjang, bahkan bagi mereka yang memiliki garis keturunan Qatar.

Seorang warga asing yang ingin menjadi warga negara Qatar harus memenuhi serangkaian syarat ekstrem. Salah satunya adalah wajib tinggal secara terus-menerus selama minimal 25 tahun di negara tersebut. Selain itu, pemohon harus menguasai bahasa Arab, membuktikan memiliki sumber keuangan yang memadai, dan yang paling krusial, wajib beragama Islam. Qatar juga tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

Bahkan setelah semua syarat terpenuhi, kuota penerimaan warga negara baru sangat terbatas. Pemerintah Qatar dilaporkan hanya memberikan status kewarganegaraan kepada 50 hingga 100 orang asing setiap tahunnya, menjadikannya salah satu yang terketat di Timur Tengah.

2. Vatikan

Vatikan, sebagai negara berdaulat terkecil di dunia, memiliki kebijakan kewarganegaraan yang unik dan sangat eksklusif. Kewarganegaraan di Vatikan tidak diperoleh berdasarkan kelahiran atau keturunan, melainkan berdasarkan fungsi atau jabatan.

Status kewarganegaraan di sini bersifat sementara, umumnya melekat pada posisi spesifik yang diemban seseorang. Contohnya adalah Kardinal yang tinggal di Kota Vatikan atau Roma, diplomat Takhta Suci, atau pekerja yang diizinkan tinggal di sana untuk melayani Gereja Katolik. Jika jabatan tersebut berakhir, status kewarganegaraan mereka pun ikut berakhir, menjelaskan mengapa populasi resminya hanya sekitar 800 jiwa.

3. Liechtenstein

Negara kecil di Eropa Tengah ini terkenal dengan kemakmuran dan standar hidup yang tinggi, namun proses naturalisasinya sangat sulit. Syarat utama untuk mendapatkan kewarganegaraan Liechtenstein adalah harus tinggal di negara tersebut secara terus-menerus selama 30 tahun.

Terdapat jalur alternatif yang sedikit mempercepat proses ini, yaitu melalui pernikahan dengan warga lokal yang bisa memangkas waktu menjadi lima tahun. Namun, jalur paling unik adalah melalui pemungutan suara komunitas lokal. Warga asing harus menjalani seleksi ketat dan mendapatkan persetujuan mayoritas dari komunitas tempat mereka tinggal, yang dapat mempercepat proses menjadi 10 tahun. Kemampuan bahasa Jerman yang fasih juga menjadi syarat mutlak.

4. Bhutan

Bhutan sangat memprioritaskan pelestarian budaya dan filosofi “Kebahagiaan Nasional Bruto” (Gross National Happiness). Karena alasan ini, negara di Himalaya tersebut sangat membatasi imigrasi dan naturalisasi.

Untuk mengajukan kewarganegaraan, seseorang harus membuktikan telah tinggal di Bhutan setidaknya selama 20 tahun dan menunjukkan “catatan sempurna” dalam hal perilaku. Selain itu, pemohon harus memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, budaya, dan bahasa Bhutan (Dzongkha). Bahkan, beberapa kasus memerlukan bukti bahwa pemohon memiliki garis keturunan yang sudah menetap di Bhutan sejak tahun 1958, menjadikan proses ini hampir mustahil bagi orang asing murni.

5. Arab Saudi

Sama seperti negara monarki di Teluk lainnya, Arab Saudi sangat ketat dalam memberikan status warga negara penuh. Kewarganegaraan Saudi umumnya diberikan melalui keturunan dari ayah Saudi.

Bagi warga asing, syaratnya meliputi tinggal di Kerajaan minimal 10 tahun berturut-turut, memiliki catatan kriminal yang bersih, dan kemampuan bahasa Arab yang baik. Namun, keputusan akhir sangat bergantung pada persetujuan langsung dari Raja dan Dewan Menteri, dan biasanya hanya diberikan kepada individu yang dianggap memberikan kontribusi signifikan atau memiliki keahlian langka yang dibutuhkan negara.

6. Kuwait

Kuwait menerapkan sistem kewarganegaraan yang sangat konservatif. Untuk mengajukan naturalisasi, pemohon harus tinggal di Kuwait selama minimal 20 tahun berturut-turut jika berasal dari negara non-Arab, atau 15 tahun jika berasal dari negara Arab.

Perempuan asing yang menikah dengan pria Kuwait dapat mengajukan permohonan setelah 15 tahun pernikahan, namun hal ini tidak menjamin persetujuan. Hukum Kuwait juga sangat membatasi naturalisasi, seringkali hanya mengizinkan dalam kasus-kasus khusus dan tidak mengakui kewarganegaraan ganda.

7. Swiss

Swiss dikenal memiliki salah satu proses naturalisasi yang paling lama dan paling kompleks di Eropa. Meskipun periode tinggal minimal yang disyaratkan adalah 10 tahun, prosesnya dibagi menjadi tiga tingkatan persetujuan: federal, kanton (provinsi), dan komunal (kotamadya).

Setiap tingkatan memiliki persyaratan yang berbeda. Pemohon harus menunjukkan integrasi budaya yang mendalam, memiliki rekam jejak keuangan yang stabil, dan yang paling sulit, harus fasih dalam salah satu dari tiga bahasa resmi Swiss (Jerman, Prancis, atau Italia). Penolakan di tingkat komunal, yang seringkali melibatkan wawancara langsung dengan warga setempat, dapat membatalkan seluruh proses.

8. China

Republik Rakyat China memiliki undang-undang kewarganegaraan yang sangat ketat. Naturalisasi sangat jarang diberikan dan biasanya dicadangkan untuk individu yang memiliki hubungan keluarga dekat atau yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara.

Kontribusi luar biasa ini sering diartikan sebagai investasi besar, keahlian ilmiah tingkat tinggi, atau jasa-jasa penting lainnya. Tidak ada jalur standar yang jelas bagi warga asing biasa untuk mengajukan permohonan. China juga secara ketat melarang kewarganegaraan ganda, sehingga setiap pemohon yang berhasil harus melepaskan status warga negara asalnya.

9. Korea Utara

Secara praktis, mendapatkan kewarganegaraan Korea Utara (DPRK) adalah hal yang mustahil bagi sebagian besar warga asing. Negara ini sangat tertutup dan memiliki kontrol ketat atas siapa saja yang boleh masuk dan menetap.

Kewarganegaraan di Korea Utara hanya diberikan melalui keputusan khusus dari Presidium Majelis Rakyat Tertinggi. Dalam sejarah modern, status ini hampir secara eksklusif diberikan kepada defektor yang membelot ke Korea Utara atau individu asing yang dianggap vital dalam propaganda politik rezim, namun kasusnya sangat langka dan penuh risiko.

10. Jepang

Jepang memiliki proses naturalisasi yang dikenal sebagai kika, yang menuntut asimilasi total dari pemohon. Meskipun syarat tinggal minimalnya adalah lima tahun, proses persetujuan birokratis seringkali memakan waktu 10 hingga 15 tahun.

Persyaratan yang ketat meliputi stabilitas finansial, catatan kriminal yang bersih, dan kemampuan untuk membaca, menulis, dan berbicara bahasa Jepang setara dengan penutur asli. Selain itu, Jepang sangat tegas dalam larangan kewarganegaraan ganda. Pemohon harus bersedia melepaskan seluruh kewarganegaraan sebelumnya sebagai syarat mutlak untuk menjadi warga negara Jepang.