Prabowo Sebut Penyaluran Dana Desa Tidak Tepat Sasaran Sejak 10 Tahun

Uptodai.com - Penyaluran dana desa tidak tepat sasaran menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto saat mengevaluasi kebijakan pembangunan selama satu dekade terakhir. Ia menilai alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seringkali gagal memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2/2026). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perubahan arah kebijakan agar anggaran negara benar-benar menyentuh kehidupan rakyat kecil secara langsung.

Masalah Hukum dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Prabowo mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, banyak dana yang dikucurkan pemerintah pusat justru tidak sampai ke tangan rakyat. Ia mengakui adanya celah dalam sistem pengawasan yang membuat distribusi anggaran di tingkat desa menjadi tidak optimal.

Salah satu bukti nyata dari kegagalan tersebut adalah banyaknya kepala desa yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Fenomena ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan di tingkat desa masih menyimpan masalah besar yang harus segera dibenahi.

Banyak perangkat desa terpaksa berhadapan dengan meja hijau karena tidak mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dengan benar. Selain faktor administratif, penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana tersebut juga menjadi penyebab utama munculnya kasus hukum di berbagai daerah.

Perubahan Strategi dalam APBN 2026

Menanggapi persoalan yang terus berulang, Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan mengurangi porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kebocoran anggaran yang selama ini dianggap kurang efektif.

Pemerintah kini memilih untuk mengarahkan dana tersebut ke program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat desa. Fokus utama kabinet saat ini adalah memastikan setiap rupiah dari negara memberikan manfaat yang konkret dan dapat dirasakan langsung oleh warga.

Transformasi kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi yang panjang dalam penyaluran bantuan. Dengan pengalihan anggaran, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan tidak lagi tertahan di level administratif, melainkan langsung sampai ke piring masyarakat.

Fokus pada Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan

Kebijakan baru ini mencakup penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak dan ibu hamil di seluruh pelosok desa. Pemerintah meyakini bahwa intervensi nutrisi secara langsung jauh lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daripada sekadar memberikan dana hibah.

Selain pemenuhan gizi, program Sekolah Rakyat juga menjadi prioritas dalam transformasi kebijakan ekonomi nasional tahun ini. Melalui program ini, pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam memastikan akses pendidikan yang berkualitas tersedia hingga ke wilayah terpencil.

Prabowo menegaskan bahwa perubahan arah dukungan anggaran ini bukan berarti pemerintah mengabaikan pembangunan desa. Sebaliknya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.