Uptodai.com - Masalah hukum Shein dan Temu kini tengah menjadi sorotan tajam di berbagai belahan dunia setelah kedua raksasa e-commerce asal China tersebut dianggap merusak tatanan pasar. Model bisnis yang memangkas rantai distribusi hingga ke titik terendah membuat harga barang menjadi sangat murah, namun justru memicu kecurigaan otoritas internasional.

Bukan hanya soal persaingan harga, platform ini sekarang harus berhadapan dengan tuntutan hukum yang serius terkait keamanan produk dan privasi data. Tekanan ini semakin menguat seiring dengan langkah tegas yang diambil oleh Uni Eropa dan pemerintah di kawasan Afrika untuk melindungi konsumen mereka.

Investigasi Uni Eropa Terhadap Shein dan Produk Ilegal

Komisi Eropa secara resmi membuka penyelidikan formal terhadap Shein berdasarkan aturan Digital Services Act (DSA) yang sangat ketat. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan peredaran produk ilegal yang bebas diperjualbelikan di platform tersebut tanpa pengawasan yang memadai. Otoritas menilai bahwa platform sebesar Shein memiliki tanggung jawab besar dalam menyaring barang yang masuk ke pasar Eropa.

Selain masalah barang ilegal, Uni Eropa juga menyoroti desain aplikasi Shein yang dianggap memiliki efek adiktif bagi pengguna. Fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut diduga dirancang sedemikian rupa untuk memanipulasi psikologi pembeli agar terus berbelanja secara impulsif. Hal ini dianggap melanggar prinsip kesejahteraan digital yang diatur dalam undang-undang layanan digital terbaru.

Sebelumnya, Prancis sempat mendesak tindakan tegas setelah menemukan indikasi penjualan produk yang tidak pantas dan berbahaya bagi anak-anak di platform tersebut. Merespons tekanan yang kian masif, Shein akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualan beberapa kategori produk sensitif di seluruh wilayah operasionalnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredam kemarahan regulator dan menghindari denda yang lebih besar.

Masalah Hukum Shein dan Temu di Benua Afrika

Di belahan dunia lain, Temu juga harus menghadapi gempuran hukum dari Komisi Perlindungan Data Nigeria (NDPC). Otoritas setempat mencurigai adanya pelanggaran serius dalam pemrosesan data pribadi jutaan warga negara mereka yang menggunakan aplikasi tersebut. Penyelidikan ini menambah daftar panjang hambatan yang dihadapi Temu dalam ambisi ekspansi globalnya.

NDPC menyoroti praktik pengawasan online yang dilakukan Temu serta mekanisme transfer data lintas batas yang tidak transparan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai kedaulatan data dan privasi pengguna di salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Afrika tersebut. Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa setiap perusahaan asing wajib mengikuti standar perlindungan data yang berlaku tanpa pengecualian.

Vincent Olatunji selaku Kepala NDPC menegaskan bahwa setiap pengolah data wajib bertanggung jawab atas setiap bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan nasional. Hingga saat ini, pihak Temu belum memberikan pernyataan resmi terkait investigasi yang melibatkan data sekitar 12,7 juta pengguna di Nigeria. Ketidakpastian ini membuat posisi Temu semakin terpojok di pasar internasional.

Tantangan Keamanan Digital dan Ekonomi Nasional

Fenomena ekspansi Shein dan Temu mencerminkan tantangan baru dalam ekonomi digital global yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Pemerintah di banyak negara mulai menyadari bahwa efisiensi harga tidak boleh mengorbankan standar keamanan dan perlindungan konsumen. Kehadiran barang murah tanpa regulasi yang jelas justru berpotensi mematikan industri manufaktur lokal.

Pengetatan regulasi ini diharapkan mampu menciptakan level playing field bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini tergerus oleh produk impor. Ke depannya, transparansi algoritma dan akuntabilitas rantai pasok akan menjadi kunci utama bagi platform e-commerce untuk tetap bertahan. Tanpa perbaikan sistemik, raksasa belanja online ini akan terus terjebak dalam pusaran konflik hukum yang berkepanjangan.