China–ASEAN Bahas Kerja Sama AI, Indonesia Dinilai Punya Peran Kunci di Kawasan

Uptodai.com - Indonesia dikenal sebagai negara dengan perekonomian terbesar sekaligus populasi terbanyak di kawasan ASEAN. Namun, di balik potensi tersebut, Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya masih berada pada tahap awal pengembangan dan penelitian kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Meski demikian, dorongan untuk mempercepat pengembangan teknologi ini terus menguat di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Tang Liangjun, Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Usaha Kecil dan Menengah India–China, dalam sebuah wawancara di sela Forum Dialog Wadah Pemikir China (Guangxi)–ASEAN 2025. Forum bergengsi ini digelar di Nanning, Guangxi, pada 20–21 Desember 2025, dan mempertemukan para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri, akademisi, serta lembaga riset.

Menurut Tang, Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengembangan AI di Asia Tenggara. Meski masih dalam tahap awal, komitmen pemerintah dan meningkatnya minat sektor industri menjadi sinyal kuat bahwa AI akan menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi digital nasional. “Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya sedang bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan di bidang AI,” ujarnya.

Forum ini sendiri bertujuan untuk mengumpulkan gagasan, pengalaman, serta praktik terbaik dari China dan negara-negara ASEAN melalui dialog tingkat tinggi antarwadah pemikir dan pertukaran akademik. Selain itu, forum juga berupaya merumuskan rekomendasi konkret terkait penerapan AI dan penguatan kerja sama intelektual di tingkat regional.

Dalam forum tersebut, Tang Liangjun turut memaparkan dinamika pertukaran ekonomi dan perdagangan antara China dan India, sekaligus menyoroti perkembangan konstruksi dan ekosistem AI di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan akan pengembangan AI saat ini sangat mendesak di banyak negara ASEAN.

Bahkan, Tang mengaku kerap mendapat permintaan dari kalangan bisnis dan akademisi di Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Mereka berharap dapat diperkenalkan dengan lembaga riset dan perusahaan teknologi terkemuka di China untuk menjajaki kerja sama penelitian dan pengembangan lintas negara. “Ini menunjukkan bahwa kolaborasi AI lintas batas semakin dibutuhkan,” kata Tang.

Mengusung tema “Konektivitas Cerdas ASEAN, Nasib Bersama – Gambaran Baru Kerja Sama China–ASEAN”, forum ini merespons percepatan perubahan global dan penyesuaian besar dalam pola kerja sama regional. Diskusi difokuskan pada berbagai isu strategis, mulai dari dinamika geopolitik global, pembaruan Zona Perdagangan Bebas China–ASEAN (FTA) versi 3.0, hingga pemberdayaan kecerdasan digital dan kerja sama AI.

Wakil Direktur Center for China and Globalization, Gao Zhikai, menegaskan bahwa ASEAN saat ini merupakan mitra dagang terbesar China. Ia menilai kedua pihak memiliki tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi, sehingga kerja sama teknologi, termasuk AI, menjadi langkah yang sangat rasional.

“Ke depan, China dan ASEAN perlu mendorong interkonektivitas dan interoperabilitas, serta memanfaatkan teknologi baru secara bersama-sama demi mencapai pembangunan yang saling menguntungkan,” ujar Gao.

Jika sebelumnya konektivitas lebih banyak dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, kini definisinya telah bergeser. Perkembangan pesat di sektor kendaraan energi baru (NEV), teknologi digital, dan AI membuka peluang baru bagi kerja sama lintas sektor.

Dalam konteks ini, China dan ASEAN didorong untuk memperluas kolaborasi di bidang komunikasi, teknologi, keuangan, standardisasi, hingga kecerdasan buatan. Kedekatan geografis serta ikatan sejarah dan budaya dinilai menjadi modal kuat bagi kedua pihak.

Guangxi, sebagai wilayah terdepan China dalam hubungan dengan ASEAN, memanfaatkan momentum ini dengan mendorong kerja sama inovasi sains dan teknologi, khususnya di bidang AI. Dukungan kebijakan nasional, platform kerja sama, dan sumber daya yang terus diperkuat menjadikan Guangxi diproyeksikan sebagai pusat kerja sama AI yang berorientasi pada ASEAN.

Sementara itu, Wakil Presiden Akademi Ilmu Sosial China, Zhao Rui, menekankan bahwa pendalaman kerja sama China–ASEAN tidak hanya berdampak pada stabilitas dan kemakmuran regional. Lebih dari itu, kolaborasi ini juga berkontribusi pada transformasi tata kelola global melalui perspektif dan kearifan Timur.

Zhao menegaskan pentingnya pertukaran teknologi berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta upaya menjembatani kesenjangan kecerdasan antarnegara. Menurutnya, prinsip pembangunan inklusif dan berbagi manfaat harus tetap menjadi landasan utama kerja sama.

Pandangan senada disampaikan Presiden Kaukus Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra Asia-Pasifik Malaysia, Ong Tee Keat. Ia menilai pembaruan FTA China ASEAN 3.0, yang mencakup ekonomi digital, ekonomi hijau, dan konektivitas rantai pasok, menjadi fondasi penting bagi masa depan ASEAN.

Di masa mendatang, China diharapkan tidak hanya fokus pada ekspansi pasar, tetapi juga mengoptimalkan kerja sama rantai industri untuk mendorong riset dan pengembangan mandiri di negara-negara ASEAN.

Dengan implementasi FTA China–ASEAN 3.0 yang lebih cepat dan efektif, kedua pihak diyakini dapat memperkuat kepercayaan, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Forum ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi dan didukung sejumlah institusi akademik serta Aliansi Wadah Pemikir Digital Silk Road China–ASEAN. Salah satu hasil pentingnya adalah peluncuran Inisiatif Nanning tentang kerja sama AI, yang diharapkan menjadi tonggak baru kolaborasi teknologi di kawasan.