70% Perempuan Alami Kekerasan di Tempat Kerja, Begini Solusinya

Uptodai.com - Kekerasan di tempat kerja terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia hingga saat ini. Data International Labor Organization (ILO) tahun 2022 mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,93 persen responden perempuan pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan di lingkungan profesional. Angka ini mencerminkan betapa rentannya posisi pekerja perempuan di tengah ekosistem kerja yang belum sepenuhnya aman.

Meski angkanya sangat tinggi, mayoritas korban justru memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kejadian traumatis yang mereka alami. Ketakutan akan stigma negatif hingga risiko kehilangan mata pencaharian menjadi tembok besar yang menghalangi mereka untuk bersuara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya jaminan perlindungan yang kuat bagi para pelapor.

Tantangan Melaporkan Kekerasan di Lingkungan Profesional

Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Iskandar, menekankan bahwa rendahnya angka pelaporan berkaitan erat dengan konsekuensi karier yang membayangi korban. Banyak perempuan merasa bahwa berbicara jujur tentang pelecehan atau intimidasi justru akan menjadi bumerang bagi masa depan mereka di perusahaan. “Dibutuhkan keberanian luar biasa untuk speak up karena risiko yang dihadapi sangat nyata,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang progresif melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, Livia menilai implementasi di lapangan masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak, terutama dari sisi manajemen perusahaan. Menciptakan ruang aman bukan sekadar soal aturan tertulis, melainkan membangun budaya yang mendukung korban untuk berani bicara tanpa rasa takut.

Cara Mengenali Red Flag Perusahaan Sejak Tahap Wawancara

Bagi para pencari kerja, sangat penting untuk mendeteksi komitmen perusahaan terhadap keamanan karyawan sejak langkah awal. Livia menyarankan agar kandidat tidak ragu bertanya mengenai kebijakan internal terkait pencegahan kekerasan saat proses wawancara berlangsung. Pertanyaan kritis ini bisa menjadi tolok ukur apakah perusahaan tersebut memiliki kepedulian nyata terhadap kesejahteraan pekerjanya.

Selain kebijakan umum, tanyakan juga apakah perusahaan memiliki sistem pelaporan yang anonim dan terlindungi dengan baik. Perusahaan yang sehat biasanya akan dengan transparan menjelaskan prosedur penanganan konflik atau pelecehan di internal mereka. Jika pihak pewawancara tampak enggan atau bingung menjawab, hal tersebut bisa menjadi sinyal waspada bagi calon karyawan sebelum bergabung.

Pentingnya Program Whistle Blower yang Transparan

Senada dengan hal tersebut, Melanie Masriel dari L’Oreal Indonesia menekankan pentingnya keberadaan program whistle blower yang efektif. Program ini berfungsi sebagai wadah resmi bagi karyawan untuk melaporkan segala bentuk ketidakadilan tanpa perlu mengkhawatirkan intimidasi. Dengan adanya kanal khusus, perusahaan menunjukkan integritasnya dalam menjaga etika kerja dan martabat setiap individu di dalamnya.

L’Oreal Indonesia sendiri telah menerapkan platform “Speak Up” sebagai bagian dari prosedur operasional baku (SOP) untuk menginvestigasi setiap laporan. Langkah ini memastikan bahwa setiap aduan, termasuk kasus kekerasan seksual, akan ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh tim terkait. Lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi terbukti mampu meningkatkan produktivitas serta loyalitas karyawan dalam jangka panjang.

Data Komnas Perempuan: Alarm Darurat Bagi Industri

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 memperkuat urgensi masalah ini dengan mencatat 445.502 kasus kekerasan berbasis gender. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menandakan bahwa ancaman terhadap perempuan masih sangat nyata di berbagai sektor. Tren kenaikan ini harus direspon cepat oleh pemangku kebijakan dan pelaku industri melalui langkah preventif yang konkret.

Transformasi budaya kerja menjadi ruang yang inklusif dan aman bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi perusahaan modern. Perusahaan yang gagal melindungi karyawannya tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mempertaruhkan reputasi bisnis mereka secara global. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus rantai kekerasan di lingkungan kerja.