Uptodai.com - Pemerintah terus mematangkan strategi besar demi mencapai target swasembada garam nasional 2027 melalui berbagai langkah konkret di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, baru-baru ini meninjau langsung kesiapan infrastruktur produksi di pusat industri garam tanah air untuk memastikan peta jalan kemandirian berjalan sesuai rencana.

Kunjungan kerja strategis tersebut berlangsung di pusat produksi PT Garam yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fasilitas produksi di berbagai wilayah guna mendongkrak kapasitas nasional secara signifikan.

Transformasi Industri Lewat Payung Hukum Baru

Langkah percepatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Regulasi tersebut menjadi landasan utama bagi transformasi industri garam agar lebih modern, efisien, dan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional.

Zulhas menyatakan bahwa penguatan kapasitas produksi dalam negeri menjadi prioritas utama untuk menghentikan ketergantungan pada komoditas impor. Ia optimis bahwa sinergi lintas kementerian akan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan, terutama pada sektor pergaraman yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pemerintah menargetkan produksi dalam negeri mampu memenuhi seluruh kebutuhan garam nasional pada tahun 2027 mendatang,” ujar Zulhas saat memberikan keterangan resmi. Ia menambahkan bahwa optimalisasi teknologi pada tambak-tambak garam milik BUMN maupun rakyat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Ekspansi Lahan dan Kolaborasi Lintas Sektoral

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah bergerak cepat dengan menginventarisasi potensi lahan baru seluas lebih dari 10.000 hektare. Lahan potensial ini diproyeksikan menjadi lokasi budidaya tambak garam baru yang akan memperkuat industri garam nasional PT Garam dan mitra lokal lainnya.

Selain penyediaan lahan, pemerintah juga fokus pada aspek pembiayaan untuk mencetak tambak-tambak garam yang lebih produktif dan tahan terhadap perubahan cuaca. Kementerian ATR/BPN turut dilibatkan secara aktif guna memastikan status hukum lahan agar proses pembangunan infrastruktur pendukung tidak terkendala masalah administratif.

Kerja sama dengan pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Rote Ndao, menjadi bukti nyata kolaborasi vertikal untuk memperluas sebaran produksi garam di luar Pulau Jawa. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan stok garam nasional dan menekan biaya logistik antarwilayah yang selama ini cukup tinggi.

Tantangan Teknis Menuju Kemandirian Garam

Pengelolaan lahan yang efektif serta penyusunan regulasi turunan yang aplikatif menjadi agenda mendesak yang harus segera diselesaikan oleh kementerian teknis. Pemerintah berupaya memastikan seluruh rantai pasok, mulai dari proses kristalisasi di tambak hingga distribusi ke industri manufaktur, terintegrasi dengan sistem digital yang transparan.

Melalui penguatan peran PT Garam dan pemberdayaan petambak lokal, Indonesia diharapkan tidak hanya swasembada untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga saja. Fokus utama saat ini juga mencakup peningkatan kualitas hasil panen agar mampu memenuhi standar spesifikasi tinggi yang dibutuhkan oleh industri kimia dan farmasi.

Zulhas menekankan bahwa keberhasilan transformasi pergaraman Indonesia akan memberikan dampak ekonomi positif bagi kesejahteraan para petambak di daerah. Dengan harga yang stabil dan serapan pasar yang terjamin, sektor pergaraman diprediksi akan menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional di masa depan.