Uptodai.com - Rencana mengenai kesepakatan Trump dengan Iran kini tengah menjadi sorotan tajam di panggung politik Amerika Serikat. Saat menghadiri KTT G7 2026 di Prancis, Presiden Donald Trump menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan memorandum kesepakatan tersebut kepada Kongres. Langkah ini diambil guna meredam spekulasi dan tekanan politik yang terus meningkat di Washington. Trump bahkan berkelakar bahwa ia akan meminta Kongres untuk menolaknya, namun meyakini mereka tetap akan menyetujuinya.

Pernyataan santai Trump tersebut langsung memicu reaksi cepat dan ketat dari Capitol Hill. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengaku pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait detail kesepakatan bilateral tersebut. Di sisi lain, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mendesak pemerintah untuk segera memberikan pengarahan transparan kepada publik. Schumer menegaskan bahwa rakyat Amerika berhak mengetahui komitmen apa saja yang telah disepakati oleh Trump dengan Teheran.

Detail Kesepakatan dan Konteks Hubungan AS-Iran

Kesepakatan awal ini dirancang untuk memperpanjang masa gencatan senjata antara kedua negara selama 60 hari ke depan. Periode ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk negosiasi lanjutan terkait program nuklir Teheran serta isu keamanan strategis lainnya. Hubungan kedua negara sendiri sempat membeku sejak Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018 silam. Langkah diplomasi terbaru ini dinilai sebagai perubahan arah kebijakan luar negeri yang sangat signifikan dari pemerintahan Trump.

Kembalinya stabilitas di kawasan Timur Tengah diharapkan mampu memulihkan jalur perdagangan internasional yang vital. Senator Lindsey Graham menyambut baik potensi dibukanya kembali Selat Hormuz yang sempat terganggu akibat konflik bersenjata. Gangguan di selat tersebut sebelumnya telah memukul rantai pasok global dan memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis. Meski demikian, Graham menegaskan bahwa Kongres tetap harus memiliki hak suara penuh untuk meninjau draf final perjanjian ini.

Keraguan dari Internal Partai Republik

Sikap skeptis tidak hanya datang dari kubu oposisi, melainkan juga dari internal Partai Republik sendiri. Beberapa senator menilai kesepakatan yang ada saat ini masih terlalu samar dan kurang memiliki kepastian hukum. Senator Thom Tillis berpendapat bahwa setiap perjanjian internasional dengan Iran wajib mendapatkan persetujuan resmi dari Kongres. Hal ini dinilai krusial agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum jangka panjang dan tidak mudah dibatalkan oleh presiden berikutnya.

Perdebatan semakin memanas seiring munculnya isu mengenai paket bantuan rekonstruksi untuk Iran senilai US$300 miliar. Selain itu, beredar pula rumor tentang pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, Trump dengan tegas membantah laporan tersebut dan melabelinya sebagai berita bohong atau “fake news”. Wakil Presiden JD Vance turut memperkuat bantahan tersebut dengan menyatakan bahwa Iran tidak akan menerima dana beku hingga US$24 miliar.

Dari kubu Demokrat, Senator Richard Blumenthal memperingatkan bahaya pemberian konsesi yang terlalu besar kepada pihak Teheran. Menurutnya, transparansi mutlak diperlukan sebelum pemerintah melangkah lebih jauh ke tahap penandatanganan resmi. Trump sendiri berjanji akan mengungkap seluruh detail dokumen tersebut pada hari Jumat mendatang di Jenewa, Swiss. Pertemuan di Jenewa tersebut diprediksi akan menjadi penentu arah baru geopolitik global dan stabilitas ekonomi dunia.