Uptodai.com - Pemerintah India blokir Telegram secara mendadak menyusul skandal besar yang mengguncang sektor pendidikan negara tersebut. Langkah tegas ini diambil setelah aplikasi pesan instan tersebut terbukti digunakan untuk menyebarkan bocoran soal ujian masuk kedokteran. Kementerian Pendidikan India mengonfirmasi bahwa pemblokiran ini akan berlangsung selama enam hari, terhitung sejak Selasa, 16 Juni 2026 hingga 22 Juni 2026.

Keputusan pemblokiran ini memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pengguna teknologi di India. Pihak berwenang menyatakan langkah ini sangat krusial demi menjaga integritas sistem pendidikan nasional yang sedang disorot tajam. Selama masa penangguhan ini, akses ke platform Telegram tidak akan dapat diakses di seluruh wilayah negara tersebut tanpa terkecuali.

Skandal Kebocoran Soal Ujian Kedokteran

Ujian masuk kedokteran di India, yang dikenal sangat kompetitif, diikuti oleh jutaan calon mahasiswa setiap tahunnya demi memperebutkan kursi terbatas di universitas negeri. Ketika isu kebocoran soal ujian kedokteran ini merebak di media sosial, gelombang protes dari para kandidat dan orang tua langsung pecah. Banyak pihak menuntut keadilan karena insiden ini dinilai merugikan peserta yang telah belajar keras selama bertahun-tahun.

Menanggapi tekanan publik yang masif, Otoritas Pengujian Nasional (NTA) India langsung mengambil tindakan cepat untuk meredam situasi. Lembaga tersebut memutuskan untuk membatalkan hasil ujian sebelumnya dan menjadwalkan ujian ulang pada 21 Juni 2026. Skandal semacam ini bukan pertama kalinya terjadi di India, namun keterlibatan platform digital global seperti Telegram membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks.

Tantangan Moderasi Konten Telegram

Telegram sendiri sering kali berada di bawah pengawasan ketat berbagai pemerintah di dunia karena kebijakan moderasi kontennya yang longgar. Fitur grup dan saluran publik berkapasitas besar di platform ini memudahkan penyebaran dokumen secara anonim dan cepat tanpa terdeteksi. Kasus di India ini kembali memperkuat desakan global agar Telegram memperketat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di dalam aplikasinya.