Banggar DPR Usul Realokasi Atasi Tunggakan BPJS Kesehatan

Uptodai.com - Masalah tunggakan klaim BPJS Kesehatan kini kian mendesak setelah sejumlah rumah sakit di berbagai daerah mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran yang mengganggu operasional mereka. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa kondisi ini memerlukan penanganan cepat agar layanan kesehatan masyarakat tidak lumpuh. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Banggar mengusulkan opsi perubahan skema anggaran untuk mengatasi krisis likuiditas tersebut.

Said Abdullah menyarankan adanya realokasi anggaran sebesar Rp10 triliun dari Kementerian Kesehatan untuk dialihkan langsung guna memperkuat kapasitas bayar BPJS Kesehatan. Langkah taktis ini dinilai mampu memberikan ruang bagi lembaga jaminan sosial tersebut untuk segera melunasi kewajibannya kepada fasilitas kesehatan di daerah. Menurutnya, skema penarikan anggaran antar-bagian anggaran ini menjadi solusi darurat yang paling realistis saat ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan tersebut dan mengaku telah mengajukan surat penyesuaian anggaran kepada pimpinan Banggar DPR. Pemerintah mengusulkan pergeseran dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) atau sebaliknya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan sosial nasional sekaligus menjaga stabilitas layanan kesehatan di tingkat daerah.

Dampak Keterlambatan Bayar Terhadap Operasional RS Daerah

Keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan ini berdampak langsung pada arus kas rumah sakit daerah yang mayoritas bergantung pada dana tersebut. Banyak fasilitas kesehatan kini kesulitan membeli obat-obatan esensial, merawat alat medis, hingga membayar insentif para tenaga kesehatan. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi, mutu pelayanan medis bagi pasien kelas menengah ke bawah dikhawatirkan akan merosot tajam.

Selain masalah operasional internal, keterlambatan ini juga memicu ketegangan hubungan kerja antara pihak rumah sakit dengan distributor farmasi dan alat kesehatan. Banyak vendor mulai membatasi pasokan karena tagihan mereka yang juga tertahan akibat kas rumah sakit yang kosong. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya rantai pasok kesehatan nasional ketika sistem pembayaran jaminan kesehatan mengalami hambatan.

Ancaman Defisit Operasional dan Risiko Gagal Bayar

Manajemen BPJS Kesehatan sendiri mengakui adanya tekanan keuangan yang cukup berat dengan proyeksi defisit operasional mencapai Rp2 triliun setiap bulannya. Tanpa adanya tambahan dana atau perubahan kebijakan yang signifikan, risiko gagal bayar klaim diprediksi akan memuncak pada Juli 2027. Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Keuangan, DPR, dan BPJS Kesehatan sangat krusial untuk merumuskan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.