Uptodai.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kritik tajam terhadap operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Ia secara eksplisit menyebut tindakan Anwar Ibrahim AS Langgar Hukum Internasional setelah penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya.

Sikap keras dari Kuala Lumpur ini menambah panjang daftar reaksi global yang mengecam intervensi kekuatan eksternal terhadap negara berdaulat. Anwar Ibrahim menyatakan bahwa ia mengikuti perkembangan situasi di Venezuela dengan penuh keprihatinan mendalam.

Penangkapan pemimpin negara melalui operasi militer asing, menurutnya, adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hubungan antarbangsa yang beradab. Pernyataan ini disampaikan Anwar melalui saluran resmi media sosialnya, merespons klaim Presiden AS Donald Trump mengenai serangan besar-besaran di negara Amerika Latin tersebut.

Pelanggaran Kedaulatan Venezuela: Kritik Keras dari Kuala Lumpur

Operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat tersebut, dengan skala dan karakternya yang luar biasa, dinilai Anwar sebagai pelanggaran nyata. Ia menekankan bahwa insiden penangkapan tersebut termasuk penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap sebuah negara yang memiliki kedaulatan penuh.

Anwar Ibrahim menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang telah menjadi konsensus global. Oleh karena itu, ia mendesak agar Presiden Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa penundaan sedikit pun. Desakan ini menjadi poin krusial dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Malaysia.

Anwar memperingatkan bahwa apa pun alasannya, pemaksaan penggulingan seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui campur tangan eksternal menciptakan preseden yang sangat berbahaya. Preseden ini dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas politik di berbagai kawasan dunia.

Bahaya Intervensi Eksternal dan Masa Depan Politik Venezuela

Tindakan pemaksaan seperti itu, menurut pandangan Anwar, berpotensi merusak tatanan hubungan antarnegara di dunia. Lebih jauh lagi, intervensi tersebut secara langsung melemahkan kerangka hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi utama ketertiban global.

Anwar menegaskan kembali bahwa masa depan politik Venezuela harus sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Venezuela sendiri. Ia menekankan pentingnya hak penentuan nasib sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Sejarah telah membuktikan, lanjut Anwar, bahwa perubahan kepemimpinan yang dipaksakan oleh kekuatan luar seringkali membawa kerugian yang jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Hal ini terutama berlaku di negara yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam.

Jalur Diplomasi sebagai Solusi Paling Kredibel

Pemerintah Malaysia memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar. Prinsip ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan damai dan harmonis antarbangsa, serta menghindari konflik yang tidak perlu.

Anwar Ibrahim menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya jalur diplomasi. Ia menyatakan bahwa keterlibatan konstruktif, dialog terbuka, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel untuk mencapai hasil yang melindungi warga sipil.

Pendekatan ini juga memungkinkan rakyat Venezuela memperjuangkan aspirasi mereka secara sah tanpa menimbulkan kerugian lebih lanjut. Malaysia menegaskan bahwa solusi damai harus diutamakan di tengah eskalasi politik yang cepat di negara tersebut.