Uptodai.com - Situasi di Republik Islam Iran kian memburuk seiring dengan meluasnya gelombang demonstrasi nasional. Puncak dari kekacauan ini adalah pemutusan akses komunikasi massal. Laporan menyebutkan bahwa Krisis Iran internet mati total terjadi secara luas di tengah eskalasi ketegangan antara warga sipil dan aparat keamanan.

Kondisi ini tidak hanya melumpuhkan komunikasi domestik, tetapi juga membatasi arus informasi yang sangat krusial keluar dari negara yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Amerika Serikat tersebut. Krisis sosial dan ekonomi yang mendalam kini berujung pada tindakan sensor digital yang semakin ketat oleh pemerintah Teheran.

Pemadaman Internet sebagai Alat Sensor Digital

NetBlocks, kelompok pemantau jaringan internet global, mengonfirmasi adanya pemadaman internet secara menyeluruh di Iran. Dalam sebuah pernyataan resmi, NetBlocks menjelaskan bahwa pemutusan ini terjadi beriringan dengan meningkatnya unjuk rasa di berbagai kota besar dan kecil.

Mereka menilai pemadaman ini merupakan bagian dari “serangkaian langkah sensor digital yang makin meningkat”. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menargetkan protes dan menghambat hak publik untuk berkomunikasi di masa-masa kritis. Pemadaman semacam ini secara efektif memutus kemampuan demonstran untuk berkoordinasi dan menyebarkan bukti-bukti kekerasan.

Selain itu, tindakan drastis ini semakin menambah kekhawatiran masyarakat internasional terhadap cara pemerintah Iran menangani krisis internal. Pembatasan akses informasi menunjukkan upaya kuat rezim untuk mengendalikan narasi di tengah gejolak domestik yang semakin tak terkendali.

Akar Masalah: Kemarahan Publik atas Biaya Hidup

Gelombang protes yang kini mengguncang Iran telah berlangsung sejak akhir Desember. Pemicu utamanya adalah kemarahan publik yang memuncak akibat anjloknya nilai mata uang nasional, Rial, dan melonjaknya biaya hidup yang membuat masyarakat kesulitan.

Demonstrasi yang awalnya berfokus pada isu ekonomi ini dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik yang lebih luas. Sayangnya, aksi protes ini telah menelan korban jiwa. Berdasarkan penghitungan kantor berita AFP dari laporan media lokal dan pernyataan resmi, setidaknya 21 orang tewas sejak demonstrasi dimulai, termasuk beberapa anggota pasukan keamanan.

Di Teheran, ibu kota Iran, ribuan orang dilaporkan turun ke jalan di berbagai wilayah. Mereka memulai aksi pada Kamis malam waktu setempat, menunjukkan bahwa skala protes ini jauh lebih besar dan terorganisir dibandingkan gejolak sebelumnya.

Perpecahan Sikap Elite Iran dalam Menghadapi Demonstran

Respons dari para elite politik Iran terhadap situasi yang memanas ini menunjukkan adanya perbedaan sikap yang signifikan. Presiden Masoud Pezeshkian, misalnya, menyerukan agar aparat keamanan bertindak dengan “penahanan diri sepenuhnya” dalam menghadapi massa.

Namun, imbauan Presiden ini bertolak belakang dengan pernyataan keras dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pada awal pekan, Khamenei secara tegas mengatakan bahwa para perusuh harus “ditempatkan pada tempatnya”, mengindikasikan dukungan terhadap tindakan keras aparat.

Tuduhan Konspirasi Amerika Serikat dan Israel

Sikap yang paling keras datang dari Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Ia secara terang-terangan menuduh para demonstran bertindak sejalan dengan kepentingan musuh-musuh bebuyutan Iran, yakni Amerika Serikat dan Israel. Mohseni-Ejei menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang dianggap menciptakan instabilitas di dalam negeri.

Mohseni-Ejei berujar, “Jika ada yang turun ke jalan untuk kerusuhan atau menciptakan ketidakamanan, atau mendukung mereka, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka.” Ia menambahkan bahwa masalah ini sudah sangat jelas, dan mereka yang berdemonstrasi kini beroperasi sejalan dengan musuh-musuh Republik Islam Iran.

Pernyataan ini menggarisbawahi upaya rezim untuk membingkai protes domestik sebagai plot asing, alih-alih mengakui kegagalan dalam menangani Krisis Iran internet mati total dan kemerosotan ekonomi. Dengan demikian, Teheran membenarkan tindakan represifnya, meningkatkan risiko kekerasan lebih lanjut terhadap warga sipil yang menuntut perubahan mendasar.