Uptodai.com - Manuver agresif dan mendadak yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakuisisi Greenland ternyata didasari oleh kekhawatiran geopolitik yang mendalam. Tindakan Donald Trump rebut Greenland bukan sekadar upaya pembelian properti, melainkan respons langsung terhadap apa yang ia yakini sebagai ancaman serius dari dua kekuatan besar: Rusia dan China.

Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat harus segera mengamankan pulau semi-otonom milik Denmark tersebut. Menurutnya, kepemilikan penuh adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan nasional AS di wilayah Arktik yang semakin diperebutkan.

Ancaman Kapal Rusia dan China di Arktik

Klaim tanpa bukti yang jelas menjadi dasar utama desakan Trump. Ia berulang kali mengatakan kepada wartawan bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan AS. Lebih jauh, ia menuduh bahwa perairan di sekitar wilayah tersebut telah “dipenuhi kapal-kapal Rusia dan Tiongkok di mana-mana.”

Klaim ini menjadi justifikasi bagi Gedung Putih saat itu untuk mempertimbangkan opsi pembelian, bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan pencaplokan dengan paksa. Bagi Trump, kehadiran kedua negara adidaya tersebut di dekat Greenland merupakan alarm merah yang harus direspons dengan penguasaan teritorial.

Meskipun Greenland dikenal sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, lokasinya secara geografis sangat krusial. Terletak strategis di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik, pulau es raksasa ini berfungsi sebagai pos terdepan untuk sistem peringatan dini AS terhadap potensi serangan rudal.

Mengapa Kepemilikan Penuh Greenland Begitu Penting?

Saat ini, Amerika Serikat telah mengoperasikan Pangkalan Pituffik (sebelumnya Thule Air Base) di ujung barat laut Greenland sejak Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian yang berlaku dengan Denmark, AS memiliki kewenangan untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah berapapun ke wilayah tersebut.

Namun, Trump menegaskan bahwa perjanjian sewa saja tidaklah cukup. “Negara harus memiliki kepemilikan, dan Anda mempertahankan kepemilikan. Anda tidak mempertahankan sewa,” ujar Trump kala itu. Ia berargumen bahwa kesepakatan sewa jangka pendek, bahkan hingga 100 tahun, tidak memberikan jaminan keamanan nasional yang absolut.

Mantan Presiden AS itu secara eksplisit menyebutkan kekhawatirannya terhadap dua negara yang menjadi pesaing utama AS. “Saya mencintai rakyat Tiongkok. Saya mencintai rakyat Rusia. Tapi saya tidak ingin mereka menjadi tetangga di Greenland, itu tidak akan terjadi,” tegasnya, menunjukkan bahwa motif utamanya adalah pencegahan geopolitik.

Reaksi Keras Denmark dan Sikap Tegas NATO

Desakan Trump yang agresif ini disambut dengan penolakan keras dari Kopenhagen dan Nuuk, ibu kota Greenland. Pemerintah Denmark dan Greenland secara tegas menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual. Bahkan, mereka memperingatkan bahwa tindakan militer apa pun akan mengakhiri aliansi pertahanan trans-Atlantik yang telah terjalin lama.

Trump sempat melontarkan pernyataan ambigu bahwa AS bisa mendapatkan Greenland dengan “cara mudah” atau “cara sulit,” yang mengisyaratkan kemungkinan pencaplokan paksa. Ancaman ini justru memperkuat solidaritas di antara sekutu Eropa.

Sekutu NATO, termasuk negara-negara besar Eropa serta Kanada, dengan cepat menyatakan dukungan penuh kepada Denmark. Mereka menegaskan kembali bahwa kedaulatan Greenland sepenuhnya berada di tangan Kopenhagen, sekaligus menolak upaya AS untuk memaksakan perubahan status kepemilikan.

Suara Rakyat Greenland: Menolak Menjadi Amerika

Di tengah pusaran kepentingan geopolitik ini, suara rakyat Greenland menjadi penentu. Para pemimpin partai politik di Greenland, termasuk dari kubu oposisi, bersatu menyerukan agar “pengabaian Amerika Serikat terhadap negara kami diakhiri.”

Mereka menuntut agar masa depan Greenland ditentukan oleh rakyatnya sendiri. “Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami ingin menjadi orang Greenland,” kata mereka dalam pernyataan bersama, memperjelas bahwa identitas dan otonomi mereka tidak dapat dinegosiasikan demi kepentingan strategis Amerika Serikat.

Dengan demikian, upaya Donald Trump rebut Greenland, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap pergerakan Rusia dan China di kawasan Arktik, berakhir dengan penolakan diplomatik yang tegas dari sekutu terdekatnya.