Airlangga: Devisa Sektor Wisata RI Capai Rp233 T di 2025

Uptodai.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kinerja impresif dari sektor pariwisata nasional. Pemulihan kuat ini berhasil membuat devisa sektor wisata 2025 menembus angka fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan bahwa sektor pariwisata telah menghasilkan devisa hingga US$13,82 miliar sepanjang kuartal ketiga tahun 2025. Jika dikonversi menggunakan kurs saat itu (Rp16.874 per US$), jumlah tersebut setara dengan Rp233,2 triliun.

Airlangga menyampaikan data ini dalam Rapat Koordinasi Kepariwisataan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana. Dia menekankan bahwa tren pemulihan sektor ini sangat kuat, terlihat dari kontribusinya yang mencapai 3,96% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kunjungan Wisman Mendukung Devisa Sektor Wisata 2025

Kinerja devisa yang melesat tersebut didukung oleh peningkatan signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Tercatat, sektor pariwisata mampu menyerap total 25,91 juta tenaga kerja hingga periode yang sama.

Sementara itu, data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga menunjukkan hasil positif. Hingga November 2025, total kunjungan wisman mencapai 13,98 juta orang.

Rata-rata pengeluaran (average spending) wisman per kedatangan pada kuartal III-2025 tercatat sebesar USD1.259. Angka ini menunjukkan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia cenderung menghabiskan dana yang cukup besar selama masa liburan mereka.

Negara penyumbang kunjungan wisman tertinggi masih didominasi oleh negara-negara tetangga dan kawasan Asia. Malaysia memimpin dengan 17,3%, diikuti oleh Australia (11,3%), Singapura (10,5%), dan Tiongkok (8,8%).

Tiga Pilar Utama Penguatan Pariwisata Nasional

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyepakati beberapa pilar strategis untuk terus memperkuat sektor pariwisata di masa mendatang. Pilar-pilar ini berfokus pada peningkatan konektivitas, penyederhanaan akses, dan transformasi tata kelola.

Akselerasi Infrastruktur dan Konektivitas

Pemerintah bertekad mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Langkah ini dilakukan dengan mendorong konektivitas yang lebih baik antara bandara-bandara yang sudah beroperasi dengan bandara-bandara baru.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan mengadakan program kolaboratif. Program ini akan difokuskan pada pengembangan daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas.

Transformasi Tata Kelola dan Digitalisasi

Pilar kedua berfokus pada transformasi tata kelola dan digitalisasi ekosistem pariwisata. Salah satu poin krusial adalah perbaikan ekosistem penyelenggaraan event di berbagai daerah melalui perizinan yang terintegrasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memprioritaskan penguatan standar keselamatan bagi wisatawan. Hal ini diwujudkan melalui implementasi asuransi pariwisata yang bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pengunjung.

Penyederhanaan Akses Masuk dan Peningkatan SDM

Untuk memudahkan kunjungan wisman, pemerintah sedang mengevaluasi kebijakan Visa Kunjungan. Penyederhanaan akses masuk diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan internasional.

Di sisi sumber daya manusia (SDM), pemerintah menargetkan peningkatan daya saing tenaga kerja melalui program upskilling. Target ambisius ditetapkan untuk melatih 400 ribu orang per tahun, memastikan kualitas layanan pariwisata Indonesia semakin profesional.

Terakhir, untuk menjamin keberlanjutan fiskal sektor ini, pemerintah membentuk Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). Selain itu, insentif pajak berupa PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) juga diberikan kepada para tenaga kerja pariwisata selama periode 2025 hingga 2026.