Ramai-Ramai Buruh Tuntut Revisi UMP DKI Rp 5,89 Juta di DPR

Uptodai.com - Sejumlah elemen buruh mulai memadati area kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Kedatangan massa ini merupakan bagian dari aksi demonstrasi besar yang menyuarakan tuntutan krusial, salah satunya adalah agar pemerintah segera menyetujui buruh tuntut revisi UMP DKI Jakarta untuk tahun 2026.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa ribuan pekerja dari berbagai serikat mulai berkumpul sejak pukul 11.00 WIB. Mereka membawa spanduk-spanduk besar dan bendera organisasi, menegaskan bahwa isu upah dan regulasi ketenagakerjaan harus menjadi prioritas utama bagi wakil rakyat.

Tuntutan Kenaikan Upah Minimum Jakarta

Aksi massa kali ini berfokus pada empat poin utama yang disuarakan oleh para buruh. Tuntutan paling mendesak yang menjadi sorotan adalah permintaan untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa angka UMP DKI Jakarta 2026 harus direvisi secara signifikan. Ia meminta agar UMP ditetapkan sebesar Rp 5,89 juta per bulan, yang merupakan 100% dari komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kami menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL, yaitu sebesar Rp5,89 juta per bulan,” ujar Said Iqbal di hadapan massa aksi. Selain itu, KSPI juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5% di atas angka 100% KHL tersebut.

Selain Upah, Buruh Tolak Pilkada Lewat DPRD

Di samping isu ekonomi yang menyangkut kesejahteraan pekerja, massa aksi juga membawa tuntutan politik yang cukup sensitif. Mereka secara tegas menolak usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme DPRD.

Said Iqbal menjelaskan bahwa mekanisme Pilkada lewat DPRD dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan rakyat. Ia menilai bahwa usulan tersebut berpotensi besar merugikan kepentingan rakyat luas, termasuk kaum buruh yang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

“Menolak pilkada melalui DPRD karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ini berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh,” tegasnya. Tuntutan ini menunjukkan bahwa gerakan buruh tidak hanya berfokus pada masalah dapur, tetapi juga mengawal integritas sistem politik nasional.

Aksi Massa di Tengah Pembahasan Krusial RUU Ketenagakerjaan

Waktu pelaksanaan aksi demonstrasi buruh tuntut revisi UMP DKI ini terbilang strategis, mengingat DPR sedang bersiap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Massa buruh hadir untuk memastikan bahwa aspirasi mereka masuk dalam pertimbangan legislatif yang krusial tersebut.

Kehadiran ribuan pekerja di kompleks parlemen menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan DPR bahwa isu ketenagakerjaan, mulai dari upah hingga jaminan sosial, harus ditangani dengan serius. Mereka berharap RUU Ketenagakerjaan yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia.