20.000 Buruh Gelar Deklarasi Buruh 20.000 Orang di Kelapa Gading

Uptodai.com - Ibu Kota Jakarta dipastikan akan kembali diramaikan oleh aksi massa besar dari kalangan pekerja pada pekan depan. Diperkirakan sekitar 20.000 pekerja akan menggelar Deklarasi buruh 20.000 orang di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/1/2026).

Aksi ini tidak hanya berfokus pada deklarasi, tetapi juga menjadi momen untuk kembali menyuarakan tuntutan utama terkait upah minimum dan pengesahan regulasi ketenagakerjaan. Momentum ini menjadi kelanjutan dari serangkaian unjuk rasa yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan semakin memanasnya suhu politik antara buruh dan pemerintah.

Deklarasi Hostum: Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi rencana besar tersebut. Ia menjelaskan bahwa deklarasi ini merupakan bagian dari perjuangan yang mereka sebut sebagai ‘Hostum’.

Hostum merupakan akronim dari Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah, sekaligus menuntut percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Deklarasi ini rencananya akan dimulai pukul 10:00 WIB dan melibatkan ribuan anggota serikat pekerja dari berbagai wilayah.

“Nanti tanggal 19 Januari 2026, hari Senin, kami akan melakukan deklarasi perjuangan Hostum di Sport Mall Kelapa Gading Jam 10:00. Akan ada sekitar 15.000 hingga 20.000 buruh yang akan hadir untuk deklarasi,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Kamis (15/1/2026).

Menagih Janji Presiden Prabowo Terkait Hapus Outsourcing

Salah satu pendorong utama di balik mobilisasi massa ini adalah keinginan untuk menagih janji politik yang pernah diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Janji tersebut terkait dengan penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing yang selama ini dianggap merugikan pekerja.

Said Iqbal menegaskan bahwa janji tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2025 lalu. Oleh karena itu, para buruh merasa perlu untuk mengingatkan kembali komitmen tersebut.

“Presiden Prabowo pernah berjanji di Mayday 2025, bahwa outsourcing mau dihapus,” lanjut Said Iqbal.

Meskipun demikian, Said Iqbal menyadari bahwa realisasi janji tersebut terbentur oleh regulasi yang berlaku saat ini. Tidak adanya payung hukum yang memadai membuat janji penghapusan outsourcing sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, tuntutan para buruh kini diarahkan pada percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Mereka meyakini bahwa hanya melalui undang-undang yang baru, kebijakan penghapusan sistem outsourcing bisa diterapkan secara legal dan komprehensif.

Ancaman Aksi Lanjutan di Istana dan Kemnaker

Deklarasi di Kelapa Gading pada Senin mendatang hanyalah permulaan dari serangkaian aksi yang telah disiapkan oleh serikat buruh. Jika tuntutan mereka, terutama mengenai RUU Ketenagakerjaan dan revisi upah minimum, tidak dipenuhi, aksi susulan yang lebih masif telah menanti.

Rencananya, aksi lanjutan tersebut akan menyasar tiga titik sentral kekuasaan di Jakarta. Titik-titik tersebut meliputi Istana Negara, Gedung DPR RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Bahkan, Said Iqbal mengancam bahwa para buruh tidak akan ragu untuk menginap di depan kantor Kemnaker sampai semua tuntutan mereka dipenuhi. Aksi ini menunjukkan tingkat frustrasi yang tinggi terhadap lambatnya respons pemerintah terhadap isu-isu krusial pekerja.

“Aksi ini akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai Gubernur Jawa Barat mengikuti PP Nomor 49 Tahun 2025, sampai Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan diskresinya untuk warga Jakarta, dan sampai DPR juga peduli pada Rakyat, terutama pada buruh,” pungkasnya, menegaskan bahwa perjuangan ini bersifat berkelanjutan hingga ada perubahan kebijakan yang nyata.