Kepala Kepolisian Iran Ultimatum Perusuh: Menyerah dalam 3 Hari!

Uptodai.com - Ketegangan politik di Iran kembali memanas setelah otoritas keamanan mengeluarkan pernyataan keras namun diselipi tawaran kelonggaran. Kepala Kepolisian Iran Ultimatum kepada para pemuda yang terlibat dalam gelombang unjuk rasa anti-pemerintah yang melanda berbagai kota dalam beberapa waktu terakhir.

Jenderal Ahmad-Reza Radan, Kepala Kepolisian Iran, menegaskan bahwa individu yang menyerahkan diri dalam batas waktu yang ditentukan akan menerima perlakuan hukum yang lebih ringan. Ultimatum ini muncul di tengah upaya Teheran untuk meredam sepenuhnya sisa-sisa protes yang dianggap sebagai tantangan terbesar rezim ulama sejak Revolusi Islam 1979.

Jenderal Radan Beri Batas Waktu Tiga Hari

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Jenderal Radan secara spesifik membedakan antara perusuh yang ‘tertipu’ dengan ‘tentara musuh’. Ia menekankan bahwa pendekatan yang diambil oleh sistem Republik Islam akan lebih lunak bagi mereka yang mengakui kesalahan dan kooperatif.

“Orang-orang muda yang tanpa sadar terlibat dalam kerusuhan dianggap sebagai individu yang tertipu, bukan tentara musuh,” ujar Radan, seperti dikutip dari laporan AFP. Ia menambahkan bahwa kelompok ini akan diperlakukan dengan kelonggaran oleh sistem peradilan Iran.

Radan memberikan batas waktu yang sangat singkat. Mereka yang ingin memanfaatkan kelonggaran ini memiliki “maksimal tiga hari” untuk menyerahkan diri kepada otoritas berwenang. Langkah ini tampaknya menjadi upaya pemerintah untuk memecah belah barisan demonstran, menarik kembali elemen-elemen yang dianggap hanya terprovokasi, sekaligus mengisolasi para pemimpin protes.

Latar Belakang Protes dan Tuntutan Pengakhiran Rezim Ulama

Unjuk rasa yang dimulai sejak akhir Desember tahun lalu dipicu oleh kemarahan publik yang mendalam atas kesulitan ekonomi dan inflasi yang melonjak. Namun demikian, aksi protes ini dengan cepat berevolusi menjadi gerakan antipemerintah yang lebih luas, menuntut diakhirinya pemerintahan ulama di Teheran.

Demonstrasi ini menjadi kerusuhan paling mematikan yang disaksikan Iran dalam beberapa dekade, menandai krisis legitimasi yang serius bagi kepemimpinan saat ini. Meskipun sempat meluas, aksi protes mulai mereda dalam beberapa hari terakhir menyusul adanya penindakan keras yang dilakukan aparat keamanan.

Pihak berwenang Iran bersikeras bahwa unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung damai, tetapi kemudian disusupi dan diubah menjadi “kerusuhan” yang didalangi oleh musuh-musuh bebuyutan negara. Teheran secara terbuka menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai aktor utama yang berupaya mendestabilisasi rezim.

Kontroversi Jumlah Korban dan Penangkapan

Data mengenai jumlah penangkapan dan korban jiwa akibat penindakan keras ini sangat kontroversial dan saling bertentangan antara laporan pemerintah dan kelompok hak asasi manusia. Laporan kantor berita Tasnim, mengutip pejabat keamanan, menyebutkan bahwa sekitar 3.000 orang telah ditangkap terkait aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, kelompok-kelompok HAM internasional menyajikan angka yang jauh lebih tinggi. Human Rights Activists in Iran (HRANA) yang berbasis di AS, misalnya, melaporkan bahwa lebih dari 24.000 orang ditangkap selama gelombang protes berlangsung di seluruh Iran. Disparitas angka ini semakin mempertegas ketertutupan informasi di negara tersebut.

Respons Keras dari Ayatollah Ali Khamenei

Sebelum adanya tawaran kelonggaran dari Kepala Kepolisian Iran, Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah menegaskan sikap yang sangat keras terhadap para perusuh. Khamenei pada pertengahan Januari lalu menyerukan agar otoritas Teheran “menghancurkan kekuatan para penghasut.”

Khamenei juga memperingatkan bahwa “para penjahat” domestik maupun asing yang terlibat dalam kekerasan tidak akan luput dari hukuman. Ultimatum tiga hari dari Jenderal Radan kini memberikan sedikit celah bagi para pemuda yang dianggap hanya menjadi korban tipuan, menawarkan jalan keluar sebelum penindakan hukum yang lebih berat diterapkan sesuai instruksi pemimpin tertinggi negara tersebut.