Israel Bongkar Markas UNRWA di Yerusalem Timur, PBB Murka

Uptodai.com - Ketegangan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuncak setelah militer Israel mengambil langkah ekstrem. Baru-baru ini, Israel bongkar markas UNRWA (Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina) yang berlokasi di kawasan sensitif Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Aksi pembongkaran tersebut segera memicu reaksi keras dan kecaman global, terutama dari PBB yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap kekebalan diplomatik dan hukum internasional. Insiden ini menambah panjang daftar konflik antara Tel Aviv dengan badan-badan kemanusiaan internasional yang beroperasi di wilayah Palestina.

Israel Bongkar Markas UNRWA: Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan UNRWA, pasukan Israel dilaporkan memaksa staf keluar dari kompleks tersebut dan menyita berbagai perangkat serta aset milik badan PBB itu. PBB menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya serangan terhadap fisik bangunan, tetapi juga merusak prinsip-prinsip perlindungan internasional.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyampaikan kekecewaannya mendalam, menyebut kejadian ini sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak istimewa dan kekebalan yang melekat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lazzarini juga menyoroti kehadiran sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah Israel saat pembongkaran berlangsung. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk menghapus identitas dan hak-hak pengungsi Palestina, yang merupakan mandat utama UNRWA.

Penargetan Sistematis dan Dampak Kemanusiaan

Tak hanya pembongkaran markas, pada hari yang sama, pasukan Israel juga dilaporkan menembakkan gas air mata ke sebuah sekolah kejuruan Palestina yang dikelola PBB. Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa buldoser dan peningkatan kehadiran militer digunakan untuk menutup jalan-jalan sekitar kompleks UNRWA sebelum menghancurkan sejumlah bangunan di dalamnya.

Otoritas Palestina yang bermarkas di Ramallah turut melayangkan kecaman keras. Mereka menilai penghancuran fasilitas PBB ini sebagai bagian dari penargetan sistematis yang bertujuan melemahkan peran dan mandat PBB di wilayah tersebut.

Otoritas Palestina memperingatkan bahwa langkah-langkah agresif Israel ini berisiko besar. Tujuannya jelas, yakni mengikis sistem perlindungan internasional yang telah lama menjadi payung bagi pengungsi Palestina yang rentan.

Undang-Undang Baru dan Tuduhan Hubungan dengan Hamas

Pemerintah Israel membela tindakannya dengan merujuk pada undang-undang baru yang baru saja disahkan parlemen mereka. Undang-undang tersebut secara eksplisit melarang UNRWA beroperasi di Israel dan membatasi segala bentuk hubungan dengan badan PBB tersebut.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa pembongkaran markas UNRWA merupakan tindak lanjut dari regulasi domestik yang baru berlaku. Selama ini, Israel secara konsisten menuding UNRWA memiliki kecenderungan pro-Palestina dan bahkan menuduh adanya keterkaitan staf dengan kelompok Hamas, tuduhan yang dibantah keras oleh badan PBB tersebut.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bahkan menyambut aksi pembongkaran tersebut dengan euforia. Ia secara terbuka menyebut tindakan itu sebagai “hari bersejarah” bagi Israel, menunjukkan dukungan penuh dari faksi garis keras dalam pemerintahan.

Ancaman terhadap Organisasi Bantuan Global

Langkah ekstrem Israel ini datang tak lama setelah larangan operasi terhadap puluhan organisasi bantuan internasional mulai berlaku. Sebelumnya, Israel mencabut izin operasi 37 kelompok bantuan kemanusiaan, termasuk Dokter Tanpa Batas (MSF) dan Dewan Pengungsi Norwegia.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada alasan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak mematuhi regulasi baru Israel. Regulasi tersebut mewajibkan pelaporan yang sangat rinci mengenai staf, sumber pendanaan, dan detail operasional, yang dinilai terlalu membatasi oleh organisasi bantuan.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, memperingatkan komunitas internasional bahwa apa yang terjadi pada UNRWA hari ini bisa menjadi preseden buruk. Ia khawatir tindakan serupa dapat menimpa organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya di seluruh dunia, mengancam independensi kerja kemanusiaan.