Uptodai.com - Raksasa teknologi global, Amazon, kini menjadi sasaran hujatan publik setelah keputusannya menghabiskan dana fantastis di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kontroversi muncul tajam ketika Amazon PHK investasi Melania Trump senilai US$75 juta, atau setara dengan Rp1,2 triliun, untuk lisensi film dokumenter tentang mantan Ibu Negara AS tersebut.

Keputusan ini dianggap banyak pihak sebagai prioritas yang salah, terutama mengingat ribuan karyawan baru saja kehilangan pekerjaan mereka. Dana sebesar itu dinilai seharusnya dapat dialokasikan untuk membantu para pekerja yang terdampak, alih-alih dihabiskan untuk konten yang sensitif secara politik.

Skandal Investasi Rp 1,2 Triliun di Tengah Krisis Karyawan

Amazon mengumumkan bahwa mereka akan menayangkan dokumenter berjudul “Milenia” dalam tiga bagian melalui layanan streaming Prime Video. Investasi besar ini mencakup lisensi eksklusif untuk film yang fokus pada kehidupan Melania Trump, khususnya selama masa kepemimpinannya di Gedung Putih.

CEO Amazon, Andy Jassy, bahkan dilaporkan turut menghadiri pemutaran pribadi film tersebut, menunjukkan betapa seriusnya perusahaan dalam proyek ini. Namun, langkah ini diambil di saat Amazon tengah berupaya keras melakukan pemangkasan biaya operasional secara menyeluruh.

Sejak Oktober lalu, perusahaan telah mengumumkan rencana untuk memecat 16.000 pekerja, yang menambah jumlah 14.000 karyawan yang sudah diberhentikan sebelumnya. Manajemen beralasan bahwa PHK ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi besar-besaran untuk menghilangkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Pembelaan Amazon dan Keterlibatan Trump

Merespons kritik yang semakin meluas, pihak Amazon MGM Studios segera memberikan klarifikasi. Juru bicara Amazon MGM menegaskan bahwa keputusan untuk melisensikan film tersebut murni didasarkan pada pertimbangan komersial dan potensi daya tarik publik.

“Kami mendapatkan lisensi film karena satu, hanya satu alasan, karena kami yakin pelanggan akan menyukainya,” ujar juru bicara tersebut, dikutip dari CNBC Internasional. Mereka bersikeras bahwa investasi ini adalah keputusan bisnis yang diharapkan menghasilkan keuntungan melalui peningkatan jumlah pelanggan Prime Video.

Di sisi lain, Donald Trump, suami Melania, menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam produksi film dokumenter tersebut. Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Melania sendiri.

“Saya pikir film ini sangat penting. Saya pikir benar-benar akan sangat penting. Film ini menunjukkan kehidupan di Gedung Putih,” jelas Trump, menekankan relevansi konten tersebut bagi masyarakat Amerika Serikat.

Gelombang Kritik Tajam: Prioritas yang Dipertanyakan

Keputusan Amazon untuk menghabiskan US$75 juta memicu kemarahan di kalangan mantan karyawan dan komunitas teknologi. Banyak yang mempertanyakan etika perusahaan yang rela mengeluarkan dana sebesar itu untuk sebuah konten, sementara ribuan keluarga harus menghadapi ketidakpastian finansial.

Seorang pengguna Reddit yang mengaku bekerja di Amazon melontarkan kritik pedas yang viral. Ia menghitung bahwa dengan dana US$75 juta tersebut, Amazon seharusnya bisa memberikan kompensasi yang signifikan kepada setiap pekerja yang dipecat.

“Dengan US$75 juta, kita bisa memberikan US$4.500 (sekitar Rp75,6 juta) kepada tiap karyawan yang diberhentikan. Tapi kita menghabiskannya untuk film Melania yang konyol. Malu bekerja di Amazon,” tulisnya, menggambarkan rasa frustrasi yang mendalam di internal perusahaan.

Kritik ini semakin tajam karena Amazon juga diketahui sedang mengalihkan investasi besar-besaran ke sektor Kecerdasan Buatan (AI). Fokus pada teknologi masa depan ini seringkali menjadi alasan utama di balik perampingan tenaga kerja tradisional.

Namun, pengeluaran Rp1,2 triliun untuk konten hiburan berlatar politik ini membuat narasi pemangkasan biaya menjadi tidak konsisten. Bagi para kritikus, hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara prioritas keuntungan konten dan kesejahteraan tenaga kerja yang telah berjasa bagi pertumbuhan raksasa teknologi tersebut.

Kontroversi ini menjadi pengingat pahit bagi industri teknologi, di mana keputusan investasi besar dapat dengan mudah merusak citra publik perusahaan di tengah krisis PHK massal.