Uptodai.com - Wacana mengenai pembayaran utang Whoosh pakai APBN kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan pengamat ekonomi. Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terbaru mengenai status skema pembiayaan tersebut saat ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta.

Purbaya menegaskan bahwa rencana penggunaan dana negara untuk melunasi kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut masih berstatus usulan. Hingga saat ini, belum ada keputusan final maupun instruksi langsung dari otoritas tertinggi negara terkait implementasi kebijakan tersebut.

Status Usulan dari Badan Pengelola Investasi Danantara

Menurut pemaparan Purbaya, skema pembayaran tersebut muncul sebagai usulan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini merupakan entitas baru yang bertugas mengelola aset-aset strategis milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Purbaya menyebutkan bahwa ide tersebut datang dari CEO Danantara, Rosan Roeslani, namun prosesnya belum mencapai tahap final.

Ia menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memberikan petunjuk khusus mengenai penggunaan anggaran negara tersebut. Purbaya memilih untuk bersikap hati-hati sebelum melangkah lebih jauh dalam mengeksekusi kebijakan finansial ini. “Adanya dari Rosan, dari itu kan belum clear,” ungkapnya kepada awak media pada Rabu (18/2/2026).

Meskipun demikian, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk segera melaksanakan skema tersebut jika sudah ada instruksi resmi. Baginya, komando dari Presiden merupakan dasar hukum dan operasional yang paling krusial. Saat ini, koordinasi antarlembaga masih terus berjalan untuk mematangkan konsep yang paling efisien bagi keuangan negara.

Komitmen Pemerintah Terhadap Proyek Kereta Cepat

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, memberikan sinyal yang lebih optimistis mengenai penyelesaian utang ini. Ia mengklaim bahwa solusi untuk kewajiban finansial proyek Whoosh sebenarnya sudah mendapatkan jaminan dari Presiden Prabowo Subianto. Bobby menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat telah membuahkan hasil yang positif.

Pemerintah kabarnya telah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp 1,2 triliun per tahun untuk memenuhi kewajiban penyelesaian proyek strategis nasional ini. Presiden Prabowo sebelumnya sempat menekankan bahwa angka tersebut merupakan investasi yang sebanding dengan dampak jangka panjang. Rakyat dapat menikmati manfaat nyata berupa pengurangan kemacetan yang signifikan di koridor Jakarta-Bandung.

Selain menekan polusi udara, keberadaan Whoosh juga menjadi sarana transfer teknologi canggih dari China ke tenaga kerja lokal. Keunggulan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri transportasi massal di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu, pemerintah melihat penyelesaian utang ini sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan operasional.

Negosiasi Tahap Akhir dengan Pihak China

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut memberikan informasi tambahan mengenai proses negosiasi yang sedang berlangsung. Saat ini, tim dari Danantara sedang melakukan pembicaraan teknis tahap akhir dengan pihak China. Proses ini dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani untuk memastikan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pembicaraan teknis tersebut mencakup detail mengenai tata cara pembayaran dan restrukturisasi kewajiban yang masih berjalan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Finalisasi dokumen negosiasi diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat agar operasional Whoosh tidak terganggu kendala finansial.

Dengan adanya negosiasi yang intensif ini, pemerintah berharap beban utang tidak akan memberatkan postur APBN secara berlebihan. Fokus utama saat ini adalah merumuskan tata laksana pembayaran yang sinkron dengan rencana pembangunan infrastruktur lainnya. Masyarakat diminta untuk menunggu hasil resmi dari finalisasi yang sedang dikerjakan oleh tim gabungan kementerian terkait.