Kesepakatan Damai Kamboja Thailand Retak, Hun Manet Protes Trump?

Uptodai.com - Kesepakatan damai Kamboja Thailand yang dimediasi oleh Donald Trump kini terancam retak setelah munculnya tudingan serius dari pihak Phnom Penh. Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyatakan bahwa militer Thailand masih menduduki wilayah negaranya secara ilegal hingga saat ini. Situasi di garis perbatasan tetap tegang meskipun kedua negara sempat sepakat melakukan gencatan senjata pada Desember lalu.

Hun Manet mengungkapkan kekecewaannya saat menghadiri pertemuan Board of Peace di Washington, Amerika Serikat, pada Selasa (17/2/2026). Ia menegaskan bahwa perdamaian yang dijanjikan melalui campur tangan Trump belum sepenuhnya terwujud di lapangan. Menurutnya, keberadaan pasukan asing di wilayah kedaulatan Kamboja merupakan pelanggaran integritas teritorial yang tidak bisa ditoleransi.

Sengketa ini berpusat pada klaim tumpang tindih di wilayah perbatasan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun tanpa titik temu. Meski Trump berusaha menjadi penengah melalui badan perdamaian bentukannya, implementasi di tingkat teknis tampak menemui jalan buntu. Kamboja kini mendesak agar tim verifikasi segera turun ke lokasi konflik untuk memastikan fakta yang terjadi.

Tudingan Pendudukan Militer di Zona Panas

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Hun Manet membeberkan bukti-bukti pendudukan militer Thailand yang dianggap melampaui batas. Ia menyebut pasukan Thailand telah memasang kontainer pengiriman dan kawat berduri di area yang secara historis milik Kamboja. Tindakan ini membuat warga sipil setempat tidak berani kembali ke rumah mereka karena alasan keamanan.

Hun Manet menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukanlah sekadar tuduhan politik belaka, melainkan fakta nyata di lapangan. Ia meminta pemerintah Thailand untuk segera mengaktifkan kembali Joint Boundary Commission (JBC) guna menyelesaikan masalah ini secara teknis. Baginya, dialog teknis adalah satu-satunya cara untuk meredam potensi konflik bersenjata yang lebih besar.

Kamboja merasa bahwa langkah sepihak Thailand ini sangat mencederai semangat perdamaian yang baru saja disepakati. Hun Manet berharap dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, melihat kondisi ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas Asia Tenggara. Tanpa adanya pengukuran ulang yang transparan, ketegangan di zona panas tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Dampak Politik Pasca Pemilu Thailand

Ketegangan ini semakin memanas setelah berakhirnya pemilihan umum di Thailand pada 8 Februari lalu. Perdana Menteri Thailand yang baru terpilih, Anutin Charnvirakul, disebut-sebut meraih kemenangan berkat narasi nasionalisme yang kuat. Hun Manet menilai bahwa isu perbatasan sengaja digunakan sebagai alat politik untuk menarik simpati pemilih di Thailand.

Sebelumnya, pihak Bangkok berdalih bahwa proses demarkasi atau penandaan batas wilayah harus ditunda hingga pesta demokrasi usai. Namun, setelah pemerintahan baru terbentuk, Kamboja melihat belum ada itikad baik untuk melanjutkan pembicaraan perbatasan. Hun Manet mendesak Anutin untuk segera memerintahkan pasukannya mundur ke garis yang telah disepakati sebelumnya.

Kamboja menginginkan adanya kepastian hukum agar warga di perbatasan bisa kembali menjalani kehidupan normal tanpa rasa takut. Ia menekankan bahwa normalisasi hubungan kedua negara sangat bergantung pada kejujuran dalam mematuhi perjanjian internasional. Jika Thailand terus menunda proses ini, Kamboja mengancam akan membawa masalah ini kembali ke meja diplomasi global.

Peran Donald Trump dan Board of Peace

Keterlibatan Donald Trump dalam konflik ini bermula dari pembentukan Board of Peace yang awalnya ditujukan untuk menangani krisis di Gaza. Namun, Trump memperluas mandat badan tersebut untuk menangani berbagai konflik global, termasuk sengketa di Asia Tenggara. Kehadiran Hun Manet di Washington menunjukkan betapa krusialnya peran Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas kawasan ini.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi versi Trump kini mulai dipertanyakan oleh banyak pihak. Jika kesepakatan damai Kamboja Thailand gagal dipertahankan, hal ini akan menjadi catatan merah bagi diplomasi luar negeri Trump. Banyak pengamat menilai bahwa pendekatan Trump yang cenderung transaksional mungkin sulit diterapkan pada sengketa wilayah yang bersifat emosional.

Di sisi lain, pemerintah Thailand membantah keras semua tudingan yang dilemparkan oleh Hun Manet. Bangkok mengklaim bahwa pergerakan pasukan mereka masih berada di dalam koridor hukum dan wilayah kedaulatan Thailand sendiri. Perbedaan persepsi mengenai garis batas inilah yang terus memicu gesekan antara dua tetangga dekat di Asia Tenggara tersebut.