Uptodai.com - Eks Menhan China dihukum mati setelah pengadilan menjatuhkan vonis berat atas keterlibatan mereka dalam skandal korupsi besar di lingkungan militer. Wei Fenghe dan Li Shangfu menjadi dua sosok petinggi terbaru yang harus menghadapi konsekuensi fatal dari kebijakan pembersihan pemerintahan. Langkah ini menegaskan posisi keras Beijing terhadap praktik lancung yang merusak integritas pertahanan negara.

Kabar mengenai eksekusi ini pertama kali tersiar melalui media resmi pemerintah, Xinhua News, pada Kamis (7/5/2026). Laporan tersebut kemudian mendapatkan sorotan luas dari berbagai media internasional setelah dikutip oleh Jerusalem Post pada Jumat (8/5/2026). Keputusan pengadilan ini menjadi puncak dari penyelidikan panjang terhadap aliran dana ilegal di kementerian tersebut.

Operasi Bersih-Bersih Besar di Bawah Presiden Xi Jinping

Presiden Xi Jinping secara konsisten memperkuat cengkeramannya dalam upaya memberantas korupsi sejak pertama kali menjabat pada tahun 2012. Ia meluncurkan operasi besar-besaran yang menyasar para pejabat dari tingkat rendah hingga petinggi negara. Xi meyakini bahwa pembersihan internal merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas kekuasaan Partai Komunis China.

Dalam beberapa tahun terakhir, fokus utama operasi ini beralih ke jantung pertahanan negara, yakni lingkungan militer. Para jenderal dan pejabat tinggi militer sering kali menjadi target utama karena akses mereka terhadap anggaran pertahanan yang sangat besar. Xi tidak ragu mengambil tindakan ekstrem untuk memastikan militer tetap bersih dan loyal.

Meningkatnya Pemecatan Jenderal Militer

Fenomena pemecatan petinggi militer di Tiongkok tercatat mengalami lonjakan yang sangat tajam sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga Think Tank China Power, terdapat sekitar 46 jenderal militer yang kehilangan jabatan mereka dalam setahun. Angka ini mencerminkan betapa masifnya pengawasan yang dilakukan oleh badan inspeksi disiplin negara.

Meskipun gelombang pemecatan ini memicu spekulasi mengenai stabilitas internal militer, Presiden Xi tetap bergeming dengan keputusannya. Ia terus mendorong reformasi birokrasi yang sangat ketat untuk menghilangkan pengaruh faksi-faksi tertentu. Bagi Xi, integritas personel militer jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan pejabat senior yang bermasalah.

Kekuasaan Mutlak dan Ketegasan Hukum

Keputusan untuk menjatuhkan vonis mati kepada dua mantan menteri ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Presiden Xi memegang kendali penuh sebagai pemimpin tertinggi negara sekaligus panglima tertinggi militer. Hal ini membuat setiap instruksi dan kebijakan yang ia keluarkan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Vonis mati terhadap Wei Fenghe dan Li Shangfu menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat di Tiongkok. Pemerintah ingin memberikan pesan bahwa pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan negara akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kebijakan ini diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan ambisi Xi memperkuat posisi Tiongkok di kancah global.

Hingga saat ini, proses hukum terhadap para pejabat lainnya yang terlibat dalam jaringan korupsi ini masih terus berjalan. Masyarakat internasional terus memantau bagaimana perkembangan kebijakan antikorupsi China ini akan memengaruhi peta politik di Asia Timur. Ketegasan Beijing dalam menangani kasus internal ini menjadi bukti nyata dari visi kepemimpinan Xi yang tanpa kompromi.