Harga BBM Subsidi RI Dipastikan Belum Naik Meski Minyak Dunia Melejit
Uptodai.com - Harga BBM subsidi RI dipastikan belum akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat meski tensi geopolitik global terus memanas. Pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan harga saat ini guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi bantalan utama. Hingga saat ini, pemerintah masih memantau pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
Airlangga menyebutkan bahwa asumsi ICP dalam APBN 2026 dipatok pada angka US$ 70 per barel. Namun, kenyataan di pasar global menunjukkan angka yang jauh melampaui target tersebut akibat berbagai konflik internasional yang belum mereda.
Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Harga Minyak
Lonjakan harga minyak mentah dunia dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Berdasarkan data terbaru, harga minyak jenis Brent telah menembus angka US$ 83,82 per barel atau mengalami kenaikan sebesar 3 persen.
Sementara itu, minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) juga merangkak naik ke level US$ 77,17 per barel. Situasi ini diperparah dengan ancaman penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi global di kawasan Teluk Persia.
Selat Hormuz memegang peranan krusial karena mengalirkan sekitar 20,1 juta barel minyak setiap harinya ke berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri sangat bergantung pada jalur ini untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang cukup besar setiap tahunnya.
Tercatat sekitar 19 persen dari total impor minyak nasional berasal dari kawasan tersebut melalui Selat Hormuz. Oleh karena itu, gangguan pada jalur logistik ini secara otomatis memberikan tekanan besar pada struktur biaya energi di dalam negeri.
APBN Sebagai Peredam Fluktuasi Harga BBM Subsidi RI
Pemerintah menyadari bahwa situasi geopolitik ini sangat dinamis dan sulit untuk diprediksi secara akurat kapan akan berakhir. Airlangga menyatakan bahwa berbagai skenario alternatif telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk di masa depan terkait pasokan energi.
Pengalaman saat menghadapi perang Rusia-Ukraina menjadi modal berharga bagi pemerintah dalam mengelola volatilitas harga komoditas global. Saat itu, APBN terbukti efektif berfungsi sebagai buffer atau peredam guncangan ekonomi bagi masyarakat luas di tanah air.
Meskipun beban subsidi membengkak, kenaikan harga komoditas global di sisi lain juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor. Pemerintah terus menyeimbangkan kedua aspek ini agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik tanpa mengorbankan rakyat.
Airlangga menilai saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan drastis terkait perubahan harga energi nasional. Pemerintah lebih memilih untuk bersikap waspada sambil terus mencermati perkembangan data ekonomi global dari waktu ke waktu.
Kepastian Harga BBM Subsidi RI Hingga Idulfitri 2026
Senada dengan Airlangga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan ketenangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia memastikan bahwa tidak akan ada perubahan harga BBM subsidi RI setidaknya hingga perayaan Idulfitri 2026 mendatang.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang biasanya mengalami peningkatan konsumsi menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak menambah beban pengeluaran warga di momentum penting tersebut meski tekanan pasar global sangat kuat.
Bahlil menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi bahan bakar tetap lancar ke seluruh pelosok negeri. Kelancaran pasokan menjadi prioritas agar tidak terjadi kelangkaan yang bisa memicu inflasi di tingkat daerah.
Namun, kebijakan stabilitas ini berbeda untuk jenis BBM non-subsidi yang harganya tetap fleksibel mengikuti mekanisme pasar internasional. Masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menggunakan energi sambil menunggu perkembangan kebijakan pemerintah selanjutnya pasca hari raya.