IHSG Bangkit Kembali, Airlangga: Respons Cepat Pemerintah dan OJK

Uptodai.com - Kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan sinyal positif setelah sempat mengalami tekanan hebat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terperosok, kini perlahan mulai menemukan pijakan. Pada penutupan perdagangan Kamis (29/1/2026), meskipun masih mencatat pelemahan 1,06% di level 8.232, upaya stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan regulator mulai membuahkan hasil.

Merespons situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan rasa syukurnya atas langkah cepat yang diambil. Ia meyakini bahwa koordinasi yang solid antara otoritas terkait menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pasar di tengah sentimen negatif global maupun domestik.

Respons Cepat Pemerintah Menstabilkan Pasar

Kondisi pasar yang bergejolak memang sempat memicu kekhawatiran. Namun, menurut Airlangga, perbaikan kinerja pasar saham, yang ditandai dengan upaya agar IHSG bangkit kembali, dipicu oleh respons sigap pemerintah. Pemerintah segera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas mekanisme lanjutan demi menjaga kepercayaan investor.

“Alhamdulillah Wa syukurillah,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menambahkan bahwa faktor utama pemulihan adalah karena pemerintah merespons cepat dan langsung berdiskusi dengan OJK mengenai langkah-langkah strategis berikutnya yang harus diambil.

Seperti diketahui, pagi sebelum penutupan pasar, Airlangga melangsungkan pertemuan penting dengan sejumlah pejabat tinggi. Pertemuan tersebut melibatkan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Pejabat Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia. Diskusi ini dilakukan menyusul adanya peringatan dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang sempat menyebabkan IHSG mengalami trading halt.

Penyesuaian Aturan Free Float OJK dan Transparansi UBO

Setelah pertemuan tingkat tinggi tersebut, OJK bergerak cepat menindaklanjuti proposal penyesuaian data free float yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penyesuaian ini sangat krusial karena menyentuh langsung aspek kepemilikan saham di pasar.

Langkah penyesuaian tersebut antara lain mengecualikan investor dalam kategori korporasi dan kategori others dalam perhitungan free float. Selain itu, otoritas juga akan memublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori investor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kejelasan struktur kepemilikan.

Selanjutnya, SRO (Self-Regulatory Organization) berencana menerbitkan aturan mengenai aturan free float OJK minimum sebesar 15% dalam waktu dekat. Aturan baru ini akan mengedepankan prinsip transparansi yang kuat, memastikan bahwa saham yang beredar di publik benar-benar mencerminkan likuiditas yang sehat.

Menanggapi usulan batas minimum free float sebesar 15%, Airlangga menilai angka tersebut sudah cukup memadai. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama bukan hanya pada persentase, melainkan pada transparansi mengenai Ultimate Beneficial Owner (UBO) dari saham free float tersebut.

“Tahap ini cukup. Dalam 15% juga tetap transparan UBO-nya siapa? Dalam rangka transparansi daripada free float di siapa aja itu kan kelihatan,” tegas Airlangga. Dengan adanya transparansi yang ketat terhadap pemilik manfaat akhir, kepemilikan saham yang bersifat spekulatif atau sering disebut “saham gorengan” dapat dimitigasi secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pasar modal dan membantu IHSG kembali stabil dalam jangka panjang.