Purbaya: Tak Ada Instruksi Prabowo Bayar Iuran BoP Donald Trump

Uptodai.com - Pemerintah Indonesia secara tegas membantah adanya komitmen pembayaran iuran BoP Donald Trump Indonesia yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan dana tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa komitmen Indonesia sejak awal hanya berfokus pada pengiriman pasukan perdamaian, bukan dukungan finansial dalam bentuk uang tunai. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat berhati-hati dalam mengelola anggaran negara, terutama untuk inisiatif internasional yang dinilai sensitif.

Pernyataan ini muncul untuk merespons isu mengenai kewajiban iuran bagi negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace (BoP). Purbaya menekankan bahwa penggunaan dana publik harus melalui pertimbangan matang dan tidak boleh menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia.

Prabowo Bantah Komitmen Dana 1 Miliar Dolar

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi resmi mengenai isu iuran sebesar US$ 1 miliar kepada lembaga bentukan Donald Trump tersebut. Beliau menyatakan tidak pernah menjanjikan nominal uang dalam pembicaraan apa pun dengan pihak Amerika Serikat terkait BoP.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membicarakan komitmen finansial saat berdialog dengan Trump mengenai inisiatif perdamaian tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia tetap berada pada jalur diplomasi kemanusiaan yang murni.

Pernyataan tegas ini sekaligus mematahkan spekulasi yang menyebutkan Indonesia akan menjadi salah satu penyumbang dana besar bagi inisiatif luar negeri tersebut. Pemerintah lebih memilih mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kepentingan domestik dan penguatan personel di lapangan.

Absen dalam Pertemuan Founding Donors di Washington

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo mengungkit fakta bahwa Indonesia tidak hadir dalam pertemuan para donatur utama atau founding donors di Washington DC. Pertemuan yang berlangsung pada 19 Februari lalu itu hanya dihadiri oleh negara-negara yang memang berkomitmen memberikan bantuan dana.

Prabowo menyebutkan bahwa para donatur tersebut memberikan sumbangan dengan nilai yang bervariasi untuk menyokong operasional BoP. Namun, Indonesia secara sadar tidak mengambil bagian dalam kelompok tersebut karena sejak awal tidak memiliki komitmen uang.

Absennya Indonesia dalam pertemuan tersebut menjadi bukti kuat bahwa pemerintah tidak terikat pada kewajiban finansial apa pun. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan fiskal di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

Fokus pada Pengiriman Pasukan Perdamaian

Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap stabilitas dunia, Indonesia lebih memilih untuk menawarkan pengiriman pasukan perdamaian di bawah mandat resmi. Prabowo menyatakan kesiapan personel TNI untuk diterjunkan ke wilayah konflik sesuai dengan kebutuhan dewan perdamaian nantinya.

Langkah ini dinilai jauh lebih strategis dan sejalan dengan rekam jejak panjang Indonesia dalam misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Dengan mengirim pasukan, Indonesia tetap memiliki pengaruh diplomatik yang kuat tanpa harus membebani APBN secara berlebihan.

Purbaya Yudhi Sadewa pun kembali menegaskan bahwa instruksi presiden sangat jelas, yakni mengedepankan peran aktif personel daripada bantuan materiil. Dengan demikian, isu mengenai pembayaran iuran miliaran dolar tersebut dipastikan tidak memiliki dasar hukum maupun instruksi resmi dari kepala negara.